Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 07 Mei 2026 | Para aktivis, warga, dan aparat keamanan kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian unjuk rasa menuntut perubahan kebijakan penegakan hukum di berbagai wilayah Indonesia. Menurut pernyataan Ahmad Dofiri, mantan pejabat tinggi kepolisian, penanganan unjuk rasa tidak boleh lagi dipandang sekadar tugas pengamanan, melainkan harus bertransformasi menjadi layanan publik yang responsif dan manusiawi.
Reformasi Polri yang digulirkan akhir tahun lalu menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi landasan utama dalam setiap interaksi dengan demonstran. Kebijakan baru ini menekankan dialog terbuka, penggunaan taktik de-eskalasi, serta penghormatan penuh terhadap hak kebebasan berkumpul yang dijamin konstitusi. Di samping itu, polisi diinstruksikan untuk menyediakan fasilitas dasar seperti air minum, tempat istirahat, dan pertolongan pertama selama aksi berlangsung.
Namun, realitas di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan harapan reformasi. Di Dairi, puluhan warga melakukan unjuk rasa di depan Polda Sumut menuntut penangkapan DPO (Daerah Pengamanan Operasional) yang diduga melakukan penganiayaan terhadap warga. Demonstrasi tersebut berakhir damai setelah pihak kepolisian mengirimkan tim khusus untuk menengahi dan menyiapkan proses hukum terhadap pelaku. Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam menerapkan penanganan unjuk rasa yang berbasis layanan, mengingat masih ada elemen aparat yang belum sepenuhnya memahami atau menginternalisasi prinsip humanis.
Sementara itu, di Indramayu, keluarga korban unjuk rasa menggelar aksi di Pengadilan Negeri setempat. Mereka menolak menjadikan pengadilan sebagai panggung pembuatan konten media, melainkan menuntut hukuman tegas bagi pelaku kekerasan. Aksi tersebut menyoroti pentingnya koordinasi antara lembaga peradilan dan kepolisian dalam menegakkan keadilan, serta mengingatkan bahwa proses hukum harus transparan dan tidak menjadi ajang sensasi.
Berbagai pihak menilai bahwa transformasi ini memerlukan perubahan budaya kerja di dalam institusi kepolisian. Ahmad Dofiri menegaskan bahwa pelatihan psikologis, peningkatan kompetensi komunikasi, dan evaluasi kinerja berbasis layanan publik harus menjadi bagian integral dari agenda reformasi. Tanpa dukungan struktural, upaya mengalihkan fokus dari sekadar mengamankan ke melayani dapat berujung pada kegagalan implementasi.
Berbagai organisasi masyarakat sipil juga mengeluarkan rekomendasi konkret, antara lain:
- Mengadakan forum dialog rutin antara pihak kepolisian dan kelompok masyarakat sebelum aksi dimulai.
- Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang menekankan hak asasi manusia selama penanganan demonstrasi.
- Menetapkan mekanisme pengaduan independen bagi warga yang merasa haknya dilanggar selama unjuk rasa.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi keamanan, sekaligus memastikan bahwa setiap aksi unjuk rasa dapat berlangsung secara damai dan produktif. Dengan menempatkan layanan sebagai inti dari penanganan unjuk rasa, diharapkan kepolisian dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan legitimasi kebijakan publik.
Secara keseluruhan, dinamika unjuk rasa di Indonesia saat ini mencerminkan perubahan paradigma dalam hubungan antara warga dan aparat keamanan. Reformasi yang menitikberatkan pada layanan, dialog, dan penghormatan hak asasi manusia menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan inklusif. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah, kepolisian, lembaga peradilan, dan masyarakat luas.
