Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 15 Agustus 2026 | Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi energi lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Di Sumatera Selatan, gabungan kelompok desil 9 dan 10 mencapai sekitar 20,02 persen dari total penduduk.
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Pembagian tersebut terdiri dari 10 kelompok, mulai dari desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga desil 10 sebagai kelompok paling sejahtera. Data desil menjadi basis penting dalam penyusunan kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial.
Masyarakat dapat mengecek desil secara online melalui laman resmi Kemensos dan BPS dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Desil 1-4 menjadi kelompok prioritas dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial. Sementara itu, desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
Pengelompokan desil digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran penerima berbagai program bantuan sosial. Dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masyarakat terbagi menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Semakin tinggi angka desil, maka tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dinilai semakin baik.
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa desil 10 bukan berarti orang kaya. Pengelompokan desil diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi, seperti keterangan individu, keterangan perumahan, kepemilikan aset, dan jumlah anggota keluarga.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial (Kemensos), Joko Widiarto, mengungkapkan bahwa desil digunakan untuk prioritas penargetan program, bukan sebagai cap status sosial bagi seseorang.
Belakangan ini, desil menjadi perbincangan karena wacana pemerintah memberlakukan kebijakan pembelian BBM bersubsidi Pertalite yang bakal dibatasi. Golongan masyarakat yang masuk ke dalam desil 9 dan 10 disebut tidak akan bisa menggunakan Pertalite.
Beberapa orang mengaku masuk ke dalam desil 9 maupun 10 namun tidak sesuai kondisi atau realitanya. Seseorang yang masuk desil 9 mengaku bahwa dirinya tinggal di rumah kontrakan tipe 36 dengan hanya memiliki satu mobil bekas dan jarang bepergian.
Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat ramai membicarakan tentang desil dan cara mengeceknya. Masyarakat dapat mengecek desil secara online melalui laman resmi Kemensos dan BPS dengan menggunakan NIK.
Kesimpulan, pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite untuk desil 9 dan 10. Masyarakat dapat mengecek desil secara online melalui laman resmi Kemensos dan BPS dengan menggunakan NIK. Desil digunakan untuk prioritas penargetan program, bukan sebagai cap status sosial bagi seseorang.
