Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 23 Juni 2026 | Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Jawa telah memberikan dampak besar bagi dunia usaha, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Surabaya, M. Ali Affandi, mengatakan bahwa pemadaman listrik selama dua pekan terakhir telah memberikan dampak besar bagi dunia usaha.
Gangguan pasokan listrik yang terjadi berulang di sejumlah wilayah di Pulau Jawa tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga mencerminkan masih lemahnya keandalan infrastruktur energi nasional. Ketergantungan UMKM terhadap pasokan listrik untuk proses produksi, penyimpanan produk, hingga layanan pelanggan berdampak pada pendapatan.
Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin siang, 22 Juni 2026, untuk membahas pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa selama sebulan terakhir. Darmawan melaporkan bahwa pemadaman bergilir kini sudah berhasil diminimalisasi.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak PLN bersikap transparan soal penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dan meminta mitigasi dampak bagi masyarakat serta sektor yang paling terdampak. Ia menegaskan listrik sebagai urat nadi ekonomi, karena pemadaman menghambat aktivitas UMKM, pekerja rumahan, hingga layanan publik yang bergantung pada pasokan energi stabil.
Pemadaman listrik bergilir juga terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan akibat kendala operasional pada salah satu pembangkit dalam sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan. Asisten Manager Keuangan dan Umum PLN UP3 Palangka Raya, Gian Wijaya, mengatakan bahwa langkah pengaturan beban dilakukan sebagai upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan secara menyeluruh di wilayah interkoneksi Kalimantan.
Komisi XII DPR RI menyoroti pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah akibat terganggunya pasokan batu bara. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, mengatakan bahwa terjadi kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 juta ton untuk periode 2026.
Dalam menghadapi pemadaman listrik bergilir, pemerintah dan PLN harus lebih transparan dalam menyampaikan informasi dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga mekanisme mitigasi gangguan. Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan energi alternatif dan energi terbarukan guna mengurangi risiko gangguan pasokan listrik di masa depan.
Kesimpulan, pemadaman listrik bergilir di Jawa dan daerah lainnya telah memberikan dampak besar bagi UMKM dan perekonomian. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini dan memastikan keandalan sistem kelistrikan di Indonesia.
