Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 28 April 2026 | Pemerintah Indonesia terus menggandakan upaya memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi keberlanjutan gizi nasional. Melalui pengembangan MBG Command and Control Center, asosiasi pengelola dapur, serta penegakan sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), program ini kini lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai, menjelaskan bahwa pusat kontrol baru berfungsi memantau, mengendalikan, dan mensupervisi operasional dapur serta rantai pasok MBG di seluruh wilayah. Sistem geospasial memungkinkan pemetaan daerah yang mengalami kekurangan pasokan, sehingga distribusi logistik dapat diarahkan secara tepat, terutama ke wilayah tertinggal dengan akses pasar terbatas.
Kerja sama strategis dengan Perum Bulog memperkuat jaringan distribusi cadangan pangan nasional. Melalui DPD (Dinas Penyaluran Dapur) di setiap kabupaten, APPMBGI menutup kesenjangan rantai pasok, sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi lokal. UMKM dan pasar tradisional dilibatkan sebagai pemasok utama, namun Abdul menekankan pentingnya dukungan infrastruktur logistik yang memadai untuk menghindari fluktuasi harga dan gangguan pasokan.
Di samping itu, pemerintah menambah fokus pada standar kebersihan. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti, mengumumkan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Data terbaru menunjukkan peningkatan kepatuhan dari 2 % menjadi 41 % pada April 2026, menandakan kesadaran sanitasi yang signifikan di kalangan pengelola dapur.
Penegakan standar tidak bersifat simbolik. Dapur yang belum memenuhi persyaratan SLHS dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian operasional sementara hingga perbaikan selesai. Selain sertifikasi, Pemerintah juga merilis Petunjuk Teknis yang mencakup pengolahan bahan baku, prosedur distribusi, serta protokol penanganan darurat bila terjadi kontaminasi.
Badan Gizi Nasional (BGN) pula mengintensifkan pengawasan lapangan. Dalam inspeksi mendadak, Direktur Wilayah II Deputi Bidang Pengawasan, Albertus Doni Dewantoro, menemukan banyak dapur masih melanggar standar fisik, seperti kurangnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem tiga pintu (loading area, distribusi, cuci tray). “Mereka sering mengaku tidak tahu,” ujar Doni, menyoroti pola respons yang umum di antara pengelola.
Untuk mengatasi masalah ini, BGN menetapkan standar fisik wajib, termasuk area cuci peralatan yang terpisah untuk mencegah kontaminasi silang. Dapur yang tidak memenuhi standar akan mengalami pembekuan sementara, memberi kesempatan bagi pihak terkait memperbaiki fasilitas sebelum kembali beroperasi.
Pengujian program di tingkat akar rumput juga dilakukan. Pada 26 April 2026, di Gedung Serba Guna Bumdes Kepuh Jaya, Sidoarjo, program MBG dipresentasikan kepada ratusan warga. Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menegaskan bahwa program tidak boleh berhenti pada fase sosialisasi semata. “Stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan ancaman bagi kualitas generasi mendatang,” ujarnya.
Pakar gizi Rina Yuniati menambahkan bahwa tantangan utama bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan memastikan keseimbangan nutrisi harian. Pemanfaatan bahan pangan lokal diharapkan dapat menciptakan efek ganda: meningkatkan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi desa melalui peningkatan permintaan pada petani dan produsen lokal.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan—mulai dari sistem kontrol terpusat, kolaborasi dengan Bulog, sertifikasi higienitas, hingga pengawasan ketat BGN—menunjukkan komitmen pemerintah dan asosiasi untuk menjadikan MBG bukan sekadar bantuan jangka pendek, melainkan motor penggerak kesehatan dan ekonomi berkelanjutan.
Keberhasilan program akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan, kemampuan adaptasi terhadap tantangan logistik, serta kepatuhan semua pemangku kepentingan terhadap standar yang telah ditetapkan.
