Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 01 Mei 2026 | Baru-baru ini kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik setelah mengumumkan bahwa 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih ditutup sementara tetap menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari. Keputusan ini diambil meski dapur-dapur tersebut belum dapat beroperasi karena belum memenuhi standar sanitasi dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Insentif tersebut diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026. Menurut Juknis, insentif Rp6 juta per hari diberikan selama enam hari dalam seminggu, atau 12 hari dalam dua minggu, dan berlaku selama dua tahun sejak SPPG mulai beroperasi, dengan evaluasi berkala.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa walaupun SPPG tersebut ditutup sementara, mereka tetap memiliki kewajiban operasional yang harus dipenuhi. “Untuk yang ditutup sementara tetap diberi insentif karena mereka harus mengurus hal-hal lain seperti pelatihan karyawan, perbaikan fasilitas, dan pemenuhan standar operasional sebelum dapur kembali dibuka,” ujar Dadan saat konferensi pers di Makassar pada 28 April 2026.
Mayoritas SPPG yang ditutup sementara mengalami kendala pada dua hal utama:
- Belum memiliki sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memenuhi standar.
- Belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Penutupan sementara akan dicabut setelah kedua persyaratan tersebut dipenuhi. Dadan menegaskan, “Kalau sudah daftar SLHS, langsung dibuka kembali. Kami sudah ceklist IPAL, jadi tinggal menunggu SLHS.”
Berbagai kalangan menilai kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi penggunaan dana publik. Beberapa pihak berargumen bahwa dana sebesar Rp6 juta per hari per SPPG, yang dalam total mencapai miliaran rupiah, seharusnya dialokasikan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur atau diberikan langsung kepada penerima manfaat.
Namun, pihak BGN berpendapat bahwa insentif tersebut bukan sekadar “uang makan”, melainkan dukungan operasional untuk memastikan bahwa ketika SPPG kembali beroperasi, mereka dapat langsung melayani dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dana ini juga dipakai untuk menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi staf, pembelian peralatan kebersihan, dan pengadaan bahan baku sementara.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah BGN ini mencerminkan pendekatan yang bersifat preventif. Dengan memberikan insentif selama fase penutupan, diharapkan SPPG tidak mengalami kebangkrutan atau kehilangan tenaga kerja, sehingga proses reaktifasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Sementara itu, komunitas akademik dan LSM yang bergerak di bidang gizi mengusulkan revisi kebijakan agar insentif lebih berbasis capaian. Mereka menyarankan agar pembayaran dibarengi dengan laporan periodik yang mengindikasikan progres perbaikan sanitasi dan pelatihan.
Di sisi lain, BGN berkomitmen untuk melakukan evaluasi setelah dua tahun pelaksanaan kebijakan ini. Evaluasi akan menilai efektivitas insentif dalam mempercepat pemenuhan standar operasional serta dampaknya terhadap kualitas layanan gizi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kontroversi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara dukungan finansial dan akuntabilitas dalam program sosial. Kebijakan insentif yang terus berjalan meski SPPG ditutup sementara menimbulkan perdebatan, namun juga menunjukkan upaya BGN untuk menjaga keberlanjutan layanan gizi nasional di tengah tantangan infrastruktur.
Ke depan, perhatian utama akan tertuju pada seberapa cepat SPPG dapat menyelesaikan permasalahan sanitasi, memperoleh SLHS, dan kembali beroperasi secara penuh. Jika proses tersebut berjalan lancar, insentif yang diberikan dapat terbukti sebagai investasi strategis yang meningkatkan capaian program MBG secara nasional.
