Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 30 April 2026 | Setelah kecelakaan tragis di Stasiun Bekasi Timur pada akhir April 2026, menimbulkan 15 korban jiwa, perhatian publik terfokus pada perlintasan sebidang yang rawan. Menko Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan flyover perlintasan sebidang di kawasan Duren Jaya, Bekasi.
Dalam rapat komisi V DPR RI pada 30 April 2026, anggota fraksi PKB Sudjatmiko mengumumkan rencana pemanggilan Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan Kementerian Pekerjaan Umum pada sidang pertama 13 Mei 2026. Tujuannya adalah meninjau prioritas pembangunan perlintasan tidak sebidang, termasuk flyover di titik-titik rawan kecelakaan.
Anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp4 triliun menuai protes. Sudjatmiko menilai dana tersebut hanya cukup untuk pemasangan palang otomatis, bukan untuk konstruksi flyover atau underpass yang memerlukan biaya jauh lebih tinggi. Ia menambahkan, “Kalau untuk pemanfaatan dan pemasangan palang otomatis cukup, tapi kalau untuk perlintasannya menjadi tidak sebidang, pasti tidak cukup.”
Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti masalah ini, mengingat terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan tak terjaga di Pulau Jawa. Ia memberi arahan kepada Menhub Dudy Purwagandhi dan Direktur PT KAI, Bobby Rasyiddin, untuk segera menindaklanjuti permohonan Pemda Bekasi mengenai pembangunan flyover. Bantuan presiden telah dialokasikan untuk proyek tersebut.
Di tingkat daerah, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mempercepat proses pelepasan lahan dan mengajukan permohonan dana Bantuan Presiden (Banpres). Dengan bantuan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, dana tambahan sebesar Rp220 miliar diharapkan dapat menutup kekurangan dari estimasi total Rp250 miliar. Tri Adhianto menegaskan, proyek flyover Bulak Kapal akan selesai dalam enam bulan setelah pendanaan tersedia.
Selain upaya membangun flyover, DPR menyoroti pentingnya penyelesaian proyek double‑double track (DDT) hingga Cikarang. Saat ini, jalur DDT baru mencapai Stasiun Bekasi, sementara lintasan Bekasi‑Cikarang masih menggunakan jalur campuran antara KRL dan kereta jarak jauh. Lahan sebagian telah dibebaskan, membuka peluang percepatan pembangunan.
Berikut rangkuman tantangan dan langkah yang sedang diambil:
- Anggaran: Rp4 triliun dianggap belum mencukupi untuk semua perlintasan; perlu alokasi tambahan.
- Koordinasi lintas kementerian: Kemenhub, KAI, PUPR, dan pemerintah daerah harus menyepakati pembagian tanggung jawab.
- Pembebasan lahan: Telah selesai di lokasi Duren Jaya dan Bulak Kapal, memungkinkan pelelangan konstruksi.
- Waktu pelaksanaan: Target selesai dalam enam bulan setelah dana cair, terutama untuk flyover di Bekasi Timur.
- Prioritas jangka pendek vs jangka panjang: Palang otomatis dan pos penjaga untuk solusi cepat; flyover atau underpass untuk solusi permanen.
Data Kementerian Perhubungan mencatat 40 kecelakaan di perlintasan sebidang pada tahun 2026, dengan 57,5% terjadi di lokasi tanpa palang pintu. Angka ini menegaskan urgensi perbaikan infrastruktur keselamatan.
Kesimpulannya, pembangunan flyover perlintasan sebidang di Bekasi menjadi agenda lintas sektoral yang melibatkan DPR, pemerintah pusat, dan daerah. Meski tantangan anggaran dan koordinasi masih ada, dukungan politik dari Menko AHY, Presiden Prabowo, serta bantuan khusus dari DPR melalui Dasco memberi sinyal kuat bahwa proyek ini akan terealisasi dalam waktu dekat, mengurangi risiko kecelakaan di masa depan.
