Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 14 Agustus 2026 | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) yang menunjukkan kinerja terbaik melalui gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatra di Kota Batam, Kepulauan Riau. Gelaran tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemberian penghargaan kepada pemda atas capaian kinerja dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di enam regional, yakni Sumatra, Kalimantan, Maluku-Nusa Tenggara (Nusra), Jawa-Bali, Sulawesi, dan Papua.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto juga hadir dalam acara tersebut dan menekankan pentingnya penguatan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah. Ia menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendukung penguatan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah melalui integrasi sistem.
Menurut Bima Arya, penguatan tersebut diperlukan agar penanganan kasus tidak hanya bergantung pada inisiatif individu, melainkan dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Upaya ini dinilai penting mengingat kekerasan terhadap perempuan, anak, serta kekerasan seksual menjadi salah satu isu yang terus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pemerintah daerah telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satunya dengan mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam memastikan sistem penanganan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Karena itu, penguatan sistem di daerah tidak cukup hanya melalui pembentukan kelembagaan, tetapi juga perlu didukung ketersediaan sumber daya dan pembiayaan yang memadai. Dalam konteks tersebut, Bima menegaskan dukungan Kemendagri untuk memperkuat sistem penanganan yang terintegrasi di daerah.
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch I telah digelar di enam regional. Namun, kategori penghargaan yang diberikan berbeda, yakni penurunan tingkat pengangguran, creative financing, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk keseimbangan dalam pembinaan pemda.
Menurutnya, selain melakukan pengawasan dan memberikan arahan, pihaknya juga perlu memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil menunjukkan kinerja. “Karena selama ini kita dari Kemendagri ‘neken-neken’ terus, neken ‘inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai macam instruksi lain-lain, inilah balance-nya dalam bentuk reward penghargaan kepada daerah-daerah berprestasi,” jelasnya.
Adapun penerima penghargaan kategori akses dan kualitas layanan kesehatan tingkat provinsi, yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatra Selatan. Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Bintan. Di tingkat kota, yaitu Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Pangkalpinang.
Dalam kesimpulan, Mendagri dan Wamendagri berkomitmen untuk mendukung penguatan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah melalui integrasi sistem. Pemerintah daerah harus memperkuat sistem pelayanan terpadu dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan dukungan kelembagaan, regulasi, serta anggaran yang memadai.
