Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 15 Mei 2026 | Lebanon secara resmi mengajukan pengaduan terhadap Iran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tuduhan mencampuri urusan dalam negeri Lebanon dan menyeret negara itu ke perang yang berdampak sangat merusak dengan Israel.
Menurut laporan stasiun televisi Lebanon MTV Lebanon, pengaduan tersebut diajukan oleh Perwakilan Tetap Lebanon untuk PBB Ahmad Arafa yang menyatakan Lebanon memiliki hak menuntut pertanggungjawaban Iran.
Dalam dokumen itu, Lebanon menuntut pertanggungjawaban internasional Iran atas “pelanggaran berulang” terhadap kewajiban internasional serta keterlibatannya menyeret Lebanon ke dalam perang yang merusak.
MTV melaporkan pengaduan tersebut telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB pada 21 April. Dokumen itu kemudian didaftarkan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB dengan nomor S/2026/343.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengklarifikasi bahwa dokumen tersebut bukan merupakan pengaduan resmi terhadap Iran, melainkan tanggapan terhadap surat-surat yang dikirim Teheran kepada Dewan Keamanan.
Klarifikasi ini muncul setelah beberapa media, termasuk Independent Arabia, melaporkan pengajuan pengaduan pertama Lebanon terhadap Iran di PBB.
Tertanggal 21 April 2026 dan terdaftar dengan nomor referensi S/2026/343, surat tersebut dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan kepresidenan Dewan Keamanan oleh perwakilan tetap Lebanon untuk PBB, Ahmad Arafa, yang mengatakan bahwa ia bertindak "atas instruksi dari pemerintah Lebanon."
Dokumen tersebut meninjau beberapa korespondensi Iran yang menuduh Israel membunuh diplomat Iran di wilayah Lebanon.
Dalam teks yang ditinjau oleh L’Orient-Le Jour, otoritas Lebanon menuduh Garda Revolusi Iran melakukan "tindakan ilegal yang dilakukan secara terang-terangan menentang keputusan pemerintah Lebanon dan telah menyeret Lebanon ke dalam perang yang menghancurkan," dan merujuk pada "pelanggaran nyata yang dilakukan oleh kedutaan Iran di Beirut terhadap Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik."
Surat tersebut juga membantah versi Iran mengenai peristiwa pembunuhan diplomat Iran di Beirut pada bulan Maret, setelah serangan Israel yang menargetkan sebuah hotel di ibu kota.
Menurut Teheran, kedutaan besarnya telah memberi tahu otoritas Lebanon tentang pemindahan para diplomat ini ke Hotel Ramada, yang kemudian menjadi sasaran serangan.
Sementara itu, Uni Eropa tengah mempertimbangkan pembentukan misi militer baru di Lebanon untuk mengisi kekosongan keamanan yang diperkirakan muncul setelah penarikan pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL.
Rencana tersebut diungkap Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas menjelang pertemuan menteri luar negeri dan pertahanan Uni Eropa di Brussels pada 12 Mei.
Menurut Kallas, negara-negara Eropa siap membentuk misi khusus guna membantu memperkuat Angkatan Bersenjata Lebanon atau Lebanese Armed Forces (LAF).
"Ketika mandat UNIFIL berakhir, dibutuhkan inisiatif tambahan. Para menteri telah membahas bagaimana hal itu bisa diwujudkan," ujar Kallas.
UNIFIL sendiri dibentuk Dewan Keamanan PBB pada 1978 dan diperkuat setelah perang antara Israel dan Hizbullah pada 2006.
Saat ini sekitar 10 ribu personel dari hampir 50 negara ditempatkan di perbatasan Lebanon-Israel.
Misi utama pasukan tersebut adalah menjaga zona penyangga agar kelompok bersenjata seperti Hizbullah tidak beroperasi di dekat perbatasan Israel.
Namun selama bertahun-tahun, Hizbullah tetap mempertahankan kekuatan militernya di Lebanon selatan dan bentrokan dengan Israel terus terjadi.
Kondisi itu membuat UNIFIL mendapat kritik keras, terutama dari Israel dan United States yang menilai pasukan PBB gagal menghentikan pembangunan infrastruktur militer Hezbollah.
Ketegangan terbaru sepanjang 2023 hingga 2024 di sepanjang Blue Line atau garis perbatasan Lebanon-Israel semakin memperlihatkan keterbatasan misi UNIFIL.
Di tengah tekanan politik dan keterbatasan anggaran PBB, termasuk berkurangnya kontribusi Amerika Serikat pada era pemerintahan Presiden Donald Trump, UNIFIL diperkirakan mulai dikurangi secara bertahap mulai akhir 2026.
Uni Eropa disebut tidak ingin sekadar menggantikan UNIFIL, tetapi membangun misi baru yang fokus pada pelatihan dan penguatan tentara Lebanon agar mampu mengambil alih penuh keamanan dalam negeri.
Kesimpulan, pengaduan Lebanon terhadap Iran ke PBB merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Dengan adanya pengaduan ini, diharapkan PBB dapat memainkan peran lebih aktif dalam menyelesaikan konflik dan mempromosikan perdamaian di wilayah tersebut.
