Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 16 April 2026 | JAKARTA — Komandan Markas Besar Militer Iran, Khatam Al Anbiya Ali Abdollahi, mengeluarkan pernyataan tegas pada Rabu (15/4/2026) bahwa Iran siap menutup Selat Bab al-Mandab serta Laut Merah jika Amerika Serikat melanjutkan blokade maritim di Selat Hormuz. Pernyataan ini muncul setelah AS memberlakukan blokade terhadap jalur pelayaran strategis itu, menandai eskalasi baru dalam ketegangan geopolitik Timur Tengah.
Abdollahi menegaskan bahwa tindakan AS merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya. “Jika AS yang agresif dan teroris terus melakukan tindakan ilegal dalam memberlakukan blokade maritim di kawasan tersebut, maka kami tidak akan mengizinkan ekspor atau impor apa pun di wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah untuk terus berlanjut,” ujar Abdollahi dalam rilis resmi yang dikutip oleh Tasnim News.
Penutupan Laut Merah secara de‑facto berarti menutup Selat Bab al-Mandab, jalur seluas 32 kilometer yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Mediterania melalui Terusan Suez. Pada paruh pertama 2023, sekitar 12 persen perdagangan minyak dunia melintasi selat ini, dan pada 2025 rata‑rata aliran mencapai 4,2 juta barel per hari. Gangguan di titik strategis ini dapat memaksa kapal‑kapal komersial mengelilingi Afrika, menambah waktu pengiriman hingga 10‑14 hari dan meningkatkan biaya logistik secara signifikan.
Ancaman serupa juga pernah disuarakan oleh kelompok milisi Houthi di Yaman, yang pada 28 Maret lalu mengumumkan kemungkinan menutup Bab al‑Mandab sebagai bagian dari strategi perang melawan AS‑Israel. Hubungan erat antara Houthi dan Tehran menambah dimensi regional pada krisis ini, mengingat kedua pihak memiliki agenda bersama untuk menekan kebijakan Amerika di kawasan.
Blokade AS di Selat Hormuz sendiri dilaporkan dimulai pada Senin pukul 09.00 waktu setempat, setelah negosiasi damai antara kedua negara terhenti. Presiden AS Donald Trump mengklaim pasukannya berhasil menenggelamkan 158 kapal Angkatan Laut Iran dan berjanji akan menghancurkan kapal‑kapal Iran yang mendekati blokade. Sementara itu, Tehran menolak tuntutan AS yang mengharuskan negara itu menyerahkan material uranium yang diperkaya dan menghentikan dukungan terhadap proksi‑nya di wilayah tersebut.
Jika Iran benar-benar menutup Laut Merah, dampaknya akan meluas jauh melampaui Timur Tengah. Negara‑negara konsumen energi di Eropa, Asia, dan Afrika akan menghadapi penurunan pasokan minyak dan gas, memicu kenaikan harga komoditas global. Selain itu, jalur perdagangan barang umum yang mengandalkan rute laut akan mengalami penundaan, memperparah tekanan inflasi di banyak negara berkembang.
Berikut rangkuman implikasi utama jika ancaman Iran terwujud:
- Peningkatan harga minyak dunia: Penutupan Bab al‑Mandab dapat mengurangi pasokan harian sebesar 4,2 juta barel, menggerakkan harga spot minyak mentah naik tajam.
- Gangguan rantai pasok global: Produk elektronik, bahan baku kimia, dan barang konsumen yang mengandalkan jalur laut akan mengalami keterlambatan pengiriman.
- Strategi militer tambahan: NATO dan sekutu AS diperkirakan akan menambah kehadiran maritim di Laut Merah untuk melindungi kapal dagang.
- Tekanan diplomatik intensif: Perserikatan Bangsa‑Bangsa dan negara‑negara besar akan berupaya memediasi agar kedua belah pihak menahan aksi militer lebih lanjut.
Dalam konteks geopolitik yang semakin tegang, langkah Iran dapat dianggap sebagai upaya menegaskan kedaulatan nasional sekaligus memberi sinyal kepada sekutunya, khususnya Houthi, bahwa Tehran siap mendukung aksi-aksi militer di wilayah perairan strategis. Di sisi lain, blokade AS menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan kebijakan luar negeri Washington yang cenderung mengandalkan tekanan militer ketimbang diplomasi.
Kesimpulannya, ancaman Iran untuk menutup Laut Merah dan Bab al‑Mandab menandai titik balik dalam perseteruan antara Tehran dan Washington. Dampak ekonomi, politik, dan keamanan yang luas menuntut respons koordinasi internasional yang cepat, baik melalui jalur diplomatik maupun penyesuaian strategi maritim. Tanpa upaya mediasi yang efektif, risiko eskalasi militer di dua jalur laut utama dunia dapat memicu krisis energi global yang lebih parah.
