Internasional

Citra Satelit Ungkap Penyerbuan Israel di Lebanon Selatan, Gencatan Senjata Dipertanyakan

×

Citra Satelit Ungkap Penyerbuan Israel di Lebanon Selatan, Gencatan Senjata Dipertanyakan

Share this article
Citra Satelit Ungkap Penyerbuan Israel di Lebanon Selatan, Gencatan Senjata Dipertanyakan
Citra Satelit Ungkap Penyerbuan Israel di Lebanon Selatan, Gencatan Senjata Dipertanyakan

Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 18 April 2026 | Gambar satelit yang diverifikasi oleh tim verifikasi BBC menampilkan deretan kota dan desa di perbatasan selatan Lebanon yang hampir seluruhnya berubah menjadi puing. Lebih dari 1.400 bangunan tercatat hancur sejak 2 Maret, angka yang diperkirakan hanya mencerminkan sebagian kecil kerusakan total karena keterbatasan akses lapangan.

Penghancuran masif ini berawal dari perintah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada 22 Maret untuk mempercepat penghancuran rumah‑rumah di zona perbatasan, meniru apa yang disebutnya “model di Gaza”. Operasi ini dilancarkan setelah kelompok bersenjata Hizbullah menembakkan roket dan drone ke Israel pada 2 Maret sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran.

Israel menanggapi dengan serangkaian serangan udara, serangan artileri, dan invasi darat ke wilayah selatan. Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan bahwa operasi mereka berlandaskan pada Hukum Konflik Bersenjata, namun tidak menyediakan bukti konkret mengenai keberadaan infrastruktur militer Hizbullah di area sipil.

Sejak awal konflik, lebih dari 2.000 warga Lebanon dilaporkan tewas dan lebih dari 1,2 juta orang mengungsi, termasuk sekitar 820.000 warga di selatan. Penempatan penduduk mengungsi menyebar ke utara Lebanon serta ke Suriah. Di sisi Israel, 13 prajurit dan dua warga sipil dilaporkan tewas dalam serangkaian bentrokan dengan Hizbullah selama enam pekan terakhir.

Gencatan senjata sepuluh hari antara Israel dan Lebanon secara resmi diumumkan pada 16‑17 April 2026 melalui intervensi diplomatik Amerika Serikat. Pertemuan trilateral di Washington dipimpin oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, diikuti oleh panggilan telepon antara Presiden Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Presiden Lebanon Joseph Aoun. Kesepakatan mencakup hak Israel untuk mempertahankan diri, serta klausul perpanjangan bila perundingan menunjukkan kemajuan.

Namun, hanya dalam hitungan menit setelah gencatan senjata mulai berlaku, laporan media Lebanon mencatat serangan artileri Israel di kota-kota perbatasan seperti Khiam dan Dibbine. Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) dan Media Monitoring Egypt (MME) menyebutkan bahwa tembakan berlanjut kurang dari satu jam setelah jam berhenti perang, menimbulkan keraguan serius tentang kepatuhan kedua belah pihak terhadap kesepakatan.

Berikut beberapa lokasi yang disebutkan dalam laporan satelit dan laporan lapangan:

  • Khiam
  • Dibbine
  • Haret Hreik (pinggiran selatan Beirut)
  • Kota dan desa di sepanjang Sungai Litani
  • Kota dan desa di sepanjang Sungai Zahrani

Para pakar hukum internasional menilai bahwa penyerbuan masif dan penghancuran infrastruktur sipil dapat termasuk ke dalam kategori kejahatan perang, terutama bila tidak ada bukti militer yang jelas. Sementara Israel menegaskan operasi mereka sah secara hukum, komunitas internasional menuntut investigasi independen atas penggunaan satelit dan video yang menunjukkan skala kerusakan.

Di medan politik, Iran memuji gencatan senjata sebagai hasil “perlawanan” Hizbullah, sementara pejabat senior Israel menekankan bahwa operasi militer akan terus berlanjut bila ancaman keamanan tetap ada. Kondisi keamanan yang belum stabil membuat ribuan pengungsi kembali ke rumah meski pemerintah Lebanon menyarankan penundaan kepulangan.

Secara keseluruhan, citra satelit yang memperlihatkan penghancuran massal menambah tekanan pada proses damai yang baru dimulai. Jika pelanggaran gencatan senjata berlanjut, kemungkinan terjadinya eskalasi kembali akan semakin tinggi, memperpanjang penderitaan warga sipil di kedua sisi perbatasan.

Kesimpulannya, meskipun ada langkah diplomatik yang menjanjikan jeda singkat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik masih jauh dari resolusi. Pengawasan internasional yang ketat dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci untuk mencegah terulangnya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *