Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 06 Mei 2026 | Washington kembali menegaskan tekadnya untuk memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz setelah Iran memperketat kontrol jalur laut strategis tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Selasa (5/5/2026) mengumumkan usulan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut Iran menghentikan segala bentuk serangan, penambangan, dan pemungutan biaya atas transit kapal komersial. Dalam pidatonya, Rubio menyoroti bahwa penutupan Selat Hormuz telah menahan perekonomian global, mengingat lebih dari satu pertiga pasokan minyak dunia melewati selat ini.
Resolusi yang dirancang bersama mitra Teluk – Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar – tidak hanya menuntut Iran mengungkapkan lokasi ranjau laut yang telah ditanam, tetapi juga meminta negara tersebut membuka koridor kemanusiaan bagi kapal yang mengangkut barang penting. Pemerintah AS menambahkan bahwa kegagalan Iran untuk mematuhi ketentuan tersebut akan memicu tindakan kolektif di bawah mandat PBB.
Di tengah diplomasi ini, Amerika Serikat secara bersamaan mengajukan permohonan kepada Republik Rakyat Tiongkok untuk turun tangan secara langsung. Pemerintah AS menilai bahwa hubungan ekonomi China dengan Tehran memberikan Beijing pengaruh yang dapat dimanfaatkan untuk menekan Iran mengakhiri penutupan Selat Hormuz. Pihak AS menegaskan bahwa China memiliki kepentingan strategis dalam stabilitas jalur perdagangan internasional, mengingat banyak investasi China di sektor energi Iran.
Sementara itu, Tehran meluncurkan aturan baru yang mewajibkan semua kapal komersial yang ingin melintasi Selat Hormuz berkoordinasi dengan otoritas militer Iran melalui Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA). Aturan tersebut mengharuskan kapal mengirimkan email permohonan transit, mematuhi peta rute baru, serta membayar biaya yang ditetapkan. Iran menegaskan bahwa mekanisme ini merupakan upaya sah untuk melindungi kedaulatan wilayahnya setelah serangan gabungan AS‑Israel pada akhir Februari 2026 yang memicu penutupan selat.
Pernyataan kepala Pentagon Pete Hegseth menambah ketegangan. Hegseth menegaskan bahwa meskipun AS tidak mencari konfrontasi militer, setiap serangan terhadap kapal dagang akan direspons dengan “kekuatan menghancurkan”. Dia menambah bahwa pasukan AS siap meluncurkan operasi militer besar‑besaran bila diperlukan, sambil terus mendukung proyek “Project Freedom” yang bertujuan membuka kembali jalur pelayaran komersial.
- Resolusi PBB menuntut Iran menghentikan penambangan ranjau laut.
- AS meminta China menggunakan pengaruh ekonomi untuk menekan Tehran.
- Iran mengeluarkan prosedur baru untuk izin transit kapal.
- Pertahanan AS meliputi patroli udara, kapal perang, dan sistem elektronik di Selat Hormuz.
Ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran pasar energi global. Harga minyak mentah mentah naik tajam setelah laporan penutupan sebagian jalur pelayaran. Analis ekonomi memperkirakan bahwa gangguan berkelanjutan dapat menambah volatilitas pasar hingga 5‑7 persen dalam beberapa minggu ke depan.
Negara‑negara lain, termasuk Inggris, Perancis, dan Jerman, menyatakan dukungan mereka terhadap kebebasan navigasi dan menolak penggunaan kekerasan untuk mengendalikan jalur perdagangan internasional. Mereka menunggu hasil pemungutan suara Dewan Keamanan yang diharapkan selesai dalam beberapa hari ke depan.
Jika China bersedia terlibat, dampak geopolitik dapat signifikan. Pengaruh Beijing pada Iran dapat membuka peluang diplomatik baru, namun juga berisiko menambah beban hubungan China‑AS yang sudah tegang. Sejauh ini, belum ada respons resmi dari Beijing terkait permintaan Washington.
Dengan gencatan senjata yang masih berlaku antara AS dan Iran, namun tanpa penyelesaian politik yang jelas, situasi di Selat Hormuz tetap rentan. Semua pihak tampak berada di persimpangan: Amerika Serikat menuntut tindakan tegas, Iran berpegang pada kedaulatan, dan China diposisikan sebagai mediator potensial yang dapat mempengaruhi arah konflik ini.
Kesimpulannya, upaya AS untuk melibatkan China dalam memaksa Iran membuka kembali Selat Hormuz mencerminkan dinamika geopolitik kompleks yang melibatkan keamanan maritim, kepentingan ekonomi, serta pertaruhan kekuasaan regional. Masa depan navigasi di selat strategis ini masih belum pasti, menunggu keputusan PBB dan respons China dalam beberapa hari mendatang.
