Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 13 Mei 2026 | Pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah haji ilegal pada musim haji 2026. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa penurunan ini terjadi berkat penindakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan masif yang dilakukan oleh pemerintah.
Menurut Dahnil, pada hari ke-22 operasional pemberangkatan haji, Satgas Haji berhasil mencegah 80 WNI yang diduga akan berhaji secara non-prosedural. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana sebanyak 1.200 haji ilegal telah ditemukan pada periode yang sama.
Dahnil menjelaskan bahwa penurunan ini terjadi karena adanya penegakan hukum yang lebih tegas, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun calon jamaah yang mencoba berangkat secara ilegal. Ia juga mengapresiasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Polri atas dukungan dalam pengawasan dan penindakan terhadap praktik haji ilegal.
Selain persoalan haji ilegal, pemerintah juga menyoroti peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam mendampingi jamaah selama berada di Arab Saudi. Dahnil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan mencabut izin operasional KBIH yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti menggelar tur kota tidak resmi maupun melakukan pungutan liar kepada jamaah.
Praktik pungutan tidak resmi, termasuk biaya tambahan untuk layanan tertentu seperti penggunaan kursi roda atau badal ibadah, menjadi perhatian serius pemerintah. Dahnil menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan penertiban terhadap KBIH yang melanggar aturan demi melindungi jamaah haji dari praktik yang merugikan.
Kesimpulan, pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah haji ilegal pada musim haji 2026 dengan penindakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan masif. Pemerintah juga akan terus melakukan penertiban terhadap KBIH yang melanggar aturan demi melindungi jamaah haji dari praktik yang merugikan.
