Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 07 Mei 2026 | China secara terbuka menolak sanksi Amerika Serikat dengan melarang perusahaannya mematuhi aturan tersebut terhadap lima kilang independen yang membeli minyak dari Iran. Langkah ini menandai fase baru rivalitas AS–China dalam isu energi.
Selama ini, sanksi energi AS terhadap Iran, Venezuela, dan Rusia dipahami sebagai upaya menekan negara produsen. Namun dalam praktiknya, minyak dari negara-negara tersebut tidak hilang dari pasar. Sebaliknya, ia berpindah jalur—dan sebagian besar berakhir di China.
Sebagai importir minyak terbesar dunia dengan konsumsi lebih dari 11 juta barel per hari, China memanfaatkan minyak diskon dari negara-negara tersanksi untuk menjaga biaya industrinya tetap rendah. Dalam banyak kasus, China menyerap lebih dari 80% ekspor minyak Iran dan menjadi pembeli utama minyak Rusia pascasanksi Barat.
Diskon yang diterima tidak kecil—bisa mencapai belasan hingga puluhan dolar per barel. Namun, tekanan kini menyentuh langsung titik konsumsi. Respons Beijing menandai fase baru rivalitas AS–China. Jika sebelumnya China cenderung “bermain di belakang layar” dalam membeli minyak tersanksi, kini pendekatannya berubah menjadi lebih terbuka dan konfrontatif.
China tidak lagi sekadar menghindari sanksi, tetapi juga mulai menantangnya. Namun di balik perlawanan itu, tekanan tetap berjalan. Akses China terhadap minyak murah dari Rusia, Iran, dan Venezuela semakin bergantung pada jalur yang kompleks dan berisiko. Biaya logistik meningkat, transaksi keuangan makin sensitif, dan diskon yang dulu besar mulai tergerus.
Bagi Indonesia, dampaknya tidak kalah nyata. Sebagai importir minyak, Indonesia sangat sensitif terhadap perubahan harga global. Lebih dari separuh impor minyak Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah—yang juga menjadi sumber utama pasokan non-sanksi global.
Ketika China—pembeli terbesar dunia—mulai mengamankan pasokan dari sumber non-sanksi, permintaan global terhadap minyak konvensional meningkat dan harga acuan seperti Brent cenderung terdorong naik. Dalam kondisi ini, posisi tawar importir seperti Pertamina ikut tertekan. Premium untuk minyak acuan Timur Tengah—yang menjadi bahan baku utama kilang domestik—berpotensi meningkat.
Ujungnya, biaya produksi BBM naik, yang kemudian membebani harga jual atau memperbesar kebutuhan subsidi dan kompensasi energi dalam APBN. Dengan kata lain, perubahan yang terjadi jauh di luar negeri, mulai merambat langsung ke dalam negeri—melalui harga yang dibayar oleh negara dan konsumen.
China kemungkinan tidak akan kehilangan akses terhadap minyak Rusia, Iran, atau Venezuela. Namun jika akses tersebut menjadi semakin mahal, tidak stabil, dan sarat risiko, keunggulan biaya yang selama ini menopang industrinya akan terus tergerus. Dan bagi Indonesia, implikasinya tidak kalah nyata.
Dalam lanskap energi yang semakin dipengaruhi rivalitas geopolitik, setiap gangguan pada jalur pasokan global dapat berubah menjadi biaya tambahan di dalam negeri. Selisih harga yang dulu dinikmati sebagai peluang kini berpotensi berubah menjadi premi risiko yang harus ditanggung—baik oleh APBN maupun masyarakat.
