Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 06 Agustus 2026 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan negara sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Pemeriksaan laporan keuangan dinilai tidak hanya menghasilkan opini, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Anggota IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Menurutnya, pemeriksaan laporan keuangan merupakan instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
BPK juga menyoroti keberadaan lembaga negara audit keuangan yang bebas dan mandiri, seperti BPK, sebagai amanat konstitusi. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menegaskan bahwa keberadaan BPK sebagai amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Ini merupakan raihan WTP kedua secara berturut-turut bagi Kemenhut.
Menhut Raja Juli Antoni menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas bimbingan dan arahan dari tim BPK RI selama proses pemeriksaan. Ia juga menekankan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, penguatan tata kelola keuangan negara menjadi salah satu prioritas. BPK berperan penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hal ini adalah bahwa penguatan tata kelola keuangan negara merupakan langkah penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
