Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 01 Agustus 2026 | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dengan angka stunting tinggi. Keputusan ini diambil sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penanganan masalah gizi nasional.
Menurut Sudaryono, penentuan wilayah prioritas dilakukan berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan saat ini tengah disinkronkan oleh BGN. Dia menjelaskan bahwa fokus penanganan tidak hanya mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga daerah lain yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
Selain Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat sejumlah kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa yang juga tercatat memiliki angka stunting cukup tinggi sehingga memerlukan intervensi gizi secara cepat melalui Program MBG.
BGN menargetkan program MBG dapat menjangkau wilayah yang paling membutuhkan agar intervensi gizi diberikan secara tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) di daerah dengan tingkat stunting tinggi.
Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengembalikan uang sebesar Rp311,2 miliar ke kas negara setelah menemukan anomali pada 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana ini ditemukan saat BGN menyisir rekening virtual account ribuan dapur.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan bahwa temuan ini diperoleh setelah BGN memeriksa 27.469 rekening virtual account milik dapur yang saat ini beroperasi. Setelah diverifikasi satu per satu, BGN menemukan 414 SPPG yang memiliki rekening ganda atau rekening yang terkait dengan dapur yang belum beroperasi.
Pengembalian dana dilakukan melalui lima bank, yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Totalnya, Rp311,2 miliar dikembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran BGN yang ditemukan sampai dengan saat ini dari 414 SPPG.
BGN juga melaporkan 414 SPPG bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait indikasi korupsi. Dari 414 SPPG bermasalah tersebut, BGN menemukan adanya rekening double, rekening aktif tetapi dapur belum beroperasi, hingga rekening aktif tetapi dapur fiktif.
Kesimpulan dari penemuan ini adalah bahwa BGN serius dalam menangani masalah gizi nasional, terutama di daerah dengan angka stunting tinggi. Dengan memprioritaskan program MBG dan mengembalikan dana yang ditemukan, BGN berupaya untuk mempercepat penanganan masalah gizi nasional dan memastikan bahwa intervensi gizi diberikan secara tepat sasaran.
