Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 06 Juni 2026 | Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua untuk masyarakat kurang mampu akan berakhir di bulan Juni 2026. Untuk itu, masyarakat perlu memastikan bansos PKH BPNT Juni 2026 sudah cair atau belum.
Proses pengecekan status pencairan bansos tidak lagi bikin repot, karena bisa dilakukan secara online. Penerima hanya perlu mengakses laman Cek Bansos Kemensos dan mengisi informasi NIK KTP serta mengikuti instruksi yang ada.
Setelah itu, penerima bisa mengecek status bansos PKH BPNT pada tabel yang muncul. Jika tertulis “Ya” maka bantuan akan segera masuk ke rekening. Bagi yang masih bingung bisa menyimak panduan di bawah ini.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan sebanyak 470 ribu lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima bansos baru pada pencairan tahap kedua di bulan Mei 2026.
PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Kemudian, BPNT termasuk bantuan pangan yang diberikan setiap bulan dengan mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank Himbara.
Kedua bantuan ini disalurkan secara bertahap dalam rentang waktu satu tahun melalui Bank Himbara atau Pos Penyalur. Pemerintah tidak menetapkan tanggal pasti untuk pencairan bansos sehingga penerima harus mengecek secara berkala.
Adapun jadwal lengkap pencairan bansos PKH BPNT 2026 sebagai berikut: Proses pencairan bantuan biasanya dilakukan secara berkala, bisa di pekan pertama, kedua, hingga keempat. Penerima hanya perlu mengecek secara terus-menerus sehingga dapat mengetahui uang bantuan telah dikirim ke rekening.
Apabila status pencairan sudah muncul, penerima dapat segera mengambilnya di Bank Himbara atau kantor pos. Pengambilan dana bantuan hanya membutuhkan KTP atau KK. Sebelumnya, bisa cek terlebih dahulu status pencairan secara online.
Pengecekan penerima bansos dilakukan secara online dengan mengunjungi laman Cek Bansos Kemensos atau aplikasi resminya. Masyarakat hanya perlu menyiapkan nomor NIK KTP yang benar dan tepat.
Untuk pengecekkan di situs resmi hanya perlu mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id. Adapun panduannya sebagai berikut: Selain melalui website, pemerintah menyediakan aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh di Play Store atau App Store.
Cara untuk mengeceknya sebagai berikut: Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan sebanyak 470 ribu lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima bansos baru pada pencairan tahap kedua di bulan Mei 2026.
Dilansir detikNews, KPM baru yang ditetapkan pada triwulan kedua merupakan hasil dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Penyaluran bantuan PIP akan dilakukan secara bertahap dalam tiga termin sepanjang tahun 2026. Berikut ini informasi mengenai jadwal pencairan PIP 2026: Termin I (Februari-April): Diprioritaskan untuk siswa pemegang KIP yang telah terdaftar di DTKS.
Termin II (Mei-September): Mulai cairkan PIP awal Juni 2026, untuk siswa usulan sekolah/dinas dan yang sudah aktivasi rekening. Termin III (Oktober-Desember): Untuk penerima lanjutan atau yang belum cair pada tahap sebelumnya.
Dalam penyalurannya, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan berupa uang tunai yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan penerima manfaat. Berikut ini rincian dana PIP 2026: SD/MI/Paket A: Rp450.000 per tahun (Rp225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir).
SMP/MTs/Paket B: Rp750.000 per tahun (Rp375.000 untuk kategori tertentu). SMA/SMK/MA/Paket C: Rp1.000.000-1.800.000 per tahun (Rp500.000-Rp900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir).
Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Sosial (Dinsos) mempercepat pelaksanaan program transisi bantuan sosial (bansos) dari sistem konvensional ke sistem digital yang dicanangkan pemerintah pusat.
Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan peran 1.830 kader yang tersebar di 366 posyandu se-Kota Mataram. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad, mengatakan keterlibatan para kader diharapkan dapat mempercepat implementasi bansos digital, khususnya dalam mendukung aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat penerima manfaat.
Menurutnya, saat ini telah terbentuk sekitar 941 Agen Pelindung Sosial (Perlinsos) yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Jumlah tersebut telah memenuhi rasio pelayanan, yakni satu petugas menangani sekitar 179 orang.
Setiap posyandu kami mengambil lima orang kader untuk menjadi calon Agen Perlinsos bansos digital, ujarnya, Jumat (5/6). Muzakkir menjelaskan, Agen Perlinsos akan bertugas mendampingi masyarakat dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan validasi data penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), melalui sistem digital yang terintegrasi.
Selain itu, apabila terdapat sanggahan atau keberatan dari masyarakat terkait bantuan sosial yang diterima, agen dapat menjadi penghubung untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi langsung di lapangan.
Menurut Muzakkir, digitalisasi bansos bukan sekadar amanat regulasi, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, serta kecepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kami terus memacu progres pelaksanaan bansos digital. Kunci utama percepatan program ini adalah kolaborasi di lapangan, katanya. Karena itu, Dinsos melibatkan secara aktif para pendamping sosial dan kader sebagai garda terdepan dalam percepatan transisi menuju sistem bansos digital.
Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat yang juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Mataram. Muzakkir menambahkan, Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program tersebut.
Pasalnya, Kota Mataram menjadi salah satu dari 42 kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba penerapan bansos digital. Untuk mendukung keberhasilan program, Dinsos Kota Mataram menerapkan sejumlah langkah strategis melalui edukasi dan literasi digital kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai elemen penggerak di tingkat lingkungan.
Kesimpulan: Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan digitalisasi bansos, diharapkan penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
