Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 24 Juli 2026 | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono tidak akan ragu menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Sudaryono saat mengunjungi SDN Bantarjati 9, Kota Bogor, Jawa Barat, usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPPG di wilayah Bogor.
Sudaryono mengatakan, saat ini sekitar 27 ribu SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Menurutnya, sebagian besar telah menjalankan program dengan baik. Namun, BGN akan mengevaluasi SPPG yang belum memenuhi standar dan meminta pengelola segera melakukan perbaikan.
"Saya mau kasih tahu di tempat ini bahwa kita sudah ada sekitar 27.000 sekian yang beroperasi di seluruh Indonesia, dan hampir sebagian besar, hampir semuanya itu sebetulnya menjalankan dengan baik. Tinggal kita sisir, mana yang memang kurang kita suruh perbaiki segera. Kalau enggak bisa disuruh perbaiki, enggak bisa, kita tutup," kata Sudaryono.
Sebelumnya, Sudaryono melakukan sidak ke tiga SPPG di wilayah Bogor, yakni SPPG Pasir Kuda 03 Bogor Barat, SPPG Cipaku 02 Kota Bogor, dan SPPG Tegal Gundul 05 Bogor Utara. Dalam sidak tersebut, Sudaryono mengecek pelaksanaan MBG, termasuk pemenuhan standar keamanan pangan, mutu gizi, dan pelayanan.
Sudaryono menegaskan, BGN akan bersikap tegas terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar. Di sisi lain, BGN tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menjalankan program MBG dengan baik.
"Jadi, kita juga tegas, tapi di sisi lain kita juga apresiasi terhadap upaya yang telah dikerjakan atau dilakukan oleh kawan-kawan semuanya. Baik itu mitra, baik itu SPPG, relawan, pegawai di dapur, termasuk mitra sekolah, pihak sekolah, dan lain-lain semua," ujar Sudaryono.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas soal efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya adalah untuk menindaklanjuti rencana BGN yang kabarnya bakal memangkas pemberian MBG bagi siswa dari keluarga mampu atau desil 8 hingga 10.
"Penghematan lah. Tapi tergantung mereka gimana teknisnya nanti," kata Purbaya.
Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Nico Harjanto, mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Nasional (MBG). "Kami mendukung penuh Kepala BGN Bapak Sudaryono dalam melakukan perbaikan tata kelola MBG secara menyeluruh," kata Nico.
Nico yakin jika tata kelola yang lebih baik ini didukung pemanfaatan teknologi yang andal, maka target sasaran MBG akan lebih tepat. Selain itu, menurut dia, hal ini juga bisa menekan angka kebocoran anggaran seminimal mungkin.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan, tidak boleh ada lagi sumbatan komunikasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Mohon maaf, barangkali kalau yang lalu-lalu ada sumbatan-sumbatan komunikasi, setelah ini insyaallah di bawah kepemimpinan saya sumbatan komunikasi itu harusnya tidak ada lagi," ujarnya.
Kesimpulan, Badan Gizi Nasional (BGN) siap menutup SPPG yang tidak memenuhi standar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN juga akan mengevaluasi SPPG yang belum memenuhi standar dan meminta pengelola segera melakukan perbaikan. Dengan demikian, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
