Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 18 Mei 2026 | Belakangan ini, film dokumenter ‘Pesta Babi’ menjadi perbincangan hangat di media sosial. Film ini disutradarai oleh Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale, dan mengangkat isu perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan tanah leluhur mereka dari ekspansi proyek besar di wilayah Papua Selatan.
Menurut informasi, film ‘Pesta Babi’ menyoroti kehidupan masyarakat adat seperti suku Malind, Yei, Awyu, dan Muyu di Papua Selatan. Cerita berfokus pada dampak pembukaan lahan besar-besaran untuk proyek perkebunan sawit, bioetanol, hingga kawasan pangan terpadu yang disebut memengaruhi ruang hidup masyarakat lokal.
Judul ‘Pesta Babi’ sendiri diambil dari tradisi adat Papua yang melambangkan persatuan dan kekuatan komunitas. Dalam budaya setempat, pesta babi bukan sekadar acara makan bersama, tetapi juga simbol sosial dan ritual penting masyarakat adat.
Film ini diproduksi oleh kolaborasi beberapa pihak seperti WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Greenpeace, dan media lokal Papua. Karena mengangkat isu sensitif, pemutarannya sempat menjadi sorotan di sejumlah daerah.
Berbeda dengan film komersial lainnya, ‘Pesta Babi’ tidak tersedia secara bebas di platform streaming maupun YouTube resmi. Produser memilih sistem distribusi terbatas demi menjaga keamanan distribusi dan mencegah penyebaran ilegal.
Satu-satunya cara legal untuk menonton film ini adalah melalui acara nobar resmi yang diselenggarakan komunitas, kampus, organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Bagi masyarakat yang ingin menonton, penyelenggara menyediakan mekanisme pendaftaran khusus.
Baru-baru ini, sebuah kegiatan nonton bareng film ‘Pesta Babi’ diadakan di Masjid Nurul Ashri di Sleman, Yogyakarta. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan anak muda dan mendapat apresiasi positif dari publik dan sutradara film karena dianggap sebagai edukasi sosial kreatif.
Film ‘Pesta Babi’ sendiri merupakan karya sutradara Cypri Paju Dale dan Dandhy Laksono. Dokumenter ini mengangkat perjuangan masyarakat adat di wilayah selatan Papua dalam mempertahankan tanah leluhur mereka dari berbagai proyek besar yang dinilai mengancam lingkungan dan ruang hidup warga.
Di sisi lain, ada pihak yang menilai bahwa ‘Pesta Babi’ bukan film yang harus lulus sensor LSF seperti kata TNI. Indonesia RISK Centre mengkritisi Kapendam 17/Cendrawasih yang menyebut film ‘Pesta Babi’ wajib memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).
Menurut Ketua Badan Pengurus Indonesia RISK Centre Julius Ibrani, film ‘Pesta Babi’ masuk ke dalam kategori film yang dikecualikan atas kewajiban memiliki STLS yaitu film studi bukan bertujuan komersil.
Julius menilai tindakan itu menandakan militer ogah tunduk pada hukum sipil. Ia menegaskan bahwa tindakan ini satu bentuk yang mempermainkan hukum sipil.
Kesimpulan dari film ‘Pesta Babi’ adalah bahwa film ini menyoroti konflik agraria di Papua dan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah leluhur mereka. Film ini juga menunjukkan bagaimana proyek besar dapat memengaruhi ruang hidup masyarakat lokal dan lingkungan.
