Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 14 April 2026 | JAKARTA, 14 April 2026 – KH Abdussalam Shohib, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Salam, melakukan kunjungan resmi ke kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Jl. Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (13/4). Pertemuan tersebut tidak hanya sekadar silaturahmi, melainkan juga menjadi momen penting di mana Gus Salam secara terbuka meminta izin kepada Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar, sebelum melangkah menjadi calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Gus Salam, tokoh senior NU yang telah berkiprah dalam bidang pendidikan dan dakwah, menyampaikan niatnya untuk berkunjung kepada Menteri Agama yang telah mengabdi lebih dari empat dekade dalam gerakan Nahdlatul Ulama. “Saya ingin bersilaturahmi dengan Pak Menteri, Kiai Nasaruddin Umar, yang telah berkhidmat di NU sejak muda hingga kini menjabat sebagai Rais PBNU,” ungkap Gus Salam saat tiba di gedung Kemenag.
Menurut Gus Salam, Prof. Nasaruddin memiliki rekam jejak organisasi yang luas, termasuk peranannya sebagai sesepuh Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) dan sebagai Katib Aam PBNU pada periode 2004‑2009, ketika beliau mendampingi Rais Aam KH Muhammad Achmad Sahal Mahfudh. Pengalaman tersebut menjadikan Menteri Agama bukan hanya figur pemerintahan, melainkan juga tokoh spiritual yang sangat dihormati di kalangan santri dan kader NU.
Dalam diskusi yang berlangsung, Gus Salam menyoroti keprihatinan mendalam yang dirasakan oleh Prof. Nasaruddin terhadap situasi terkini PBNU. “Kami merasakan kondisi PBNU yang belum pernah terjadi sejak berdirinya NU. Ada ketegangan antar pengurus, perbedaan pandangan yang menghambat kebersamaan,” kata Gus Salam. Menteri Agama menegaskan pentingnya proses rekonsiliasi untuk memulihkan hubungan di antara petinggi, pengurus, dan kader NU, serta mengesampingkan ego personal dan kelompok.
Prof. Nasaruddin menekankan bahwa keberhasilan PBNU sangat bergantung pada kesungguhan semua pihak dalam merajut kembali kebersamaan. “Marwah, wibawa, dan khidmah perjuangan NU harus kembali terjaga di tengah umat. Oleh karena itu, saya berharap semua pihak bersikap terbuka, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi,” tegasnya.
Selanjutnya, Menteri Agama menambahkan bahwa ia secara aktif memantau persiapan Muktamar ke‑35 NU, yang menjadi ajang penting untuk memilih pimpinan PBNU selanjutnya. Ia mengingatkan agar proses pergantian kepemimpinan dilaksanakan secara sehat, terbuka, dan beretika, dengan menekankan prinsip demokrasi internal organisasi. “Ruang harus dibuka seluas‑luasnya bagi kader yang memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen tinggi untuk menjadi pemimpin NU yang jujur, amanah, dan luwes,” ujar Nasaruddin.
Gus Salam menanggapi harapan tersebut dengan optimisme. Ia menyatakan bahwa izin resmi dari Menteri Agama akan menjadi simbol dukungan moral dan legitimasi bagi calonannya, sekaligus memperkuat pesan persatuan di tengah NU. “Saya menghargai kesempatan ini untuk berdiskusi secara langsung dengan Pak Menteri. Izin beliau bukan sekadar formalitas, melainkan wujud kebersamaan dalam upaya memperbaiki arah PBNU,” tuturnya.
Selain menekankan pentingnya rekonsiliasi, Gus Salam juga menyoroti agenda sosial‑keagamaan yang perlu diprioritaskan PBNU, seperti peningkatan kualitas pendidikan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, serta penanggulangan radikalisme. Ia berharap Muktamar ke‑35 dapat menghasilkan kepemimpinan yang responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus menjaga nilai‑nilai tradisional yang menjadi ciri khas NU.
Dengan latar belakang pertemuan ini, para pengamat menilai bahwa langkah Gus Salam meminta izin secara terbuka dapat menjadi sinyal positif bagi proses demokratis internal NU. Hal ini juga mencerminkan budaya silaturahmi yang kuat dalam tradisi Islam Indonesia, di mana komunikasi antar pemimpin dijalankan dengan rasa hormat dan kepedulian bersama.
Secara keseluruhan, kunjungan Gus Salam ke Kementerian Agama tidak hanya menegaskan hubungan erat antara tokoh agama dan pemerintah, melainkan juga menandai fase penting dalam perjalanan PBNU menuju pemulihan internal, persatuan, dan kepemimpinan yang lebih transparan. Diharapkan, Muktamar ke‑35 akan menjadi momentum bagi NU untuk kembali meneguhkan peran strategisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.