Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 07 Mei 2026 | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penetapan harga BBM mengikuti harga pasar dunia akan berisiko mengangkat inflasi ke level yang tinggi. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan penolakan Indonesia terhadap tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) pada pertemuan courtesy meeting di Washington, serta data pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan akselerasi kuat pada kuartal I 2026.
Purbaya menekankan kondisi fiskal pemerintah masih kuat berkat saldo anggaran lebih (SAL) yang tersimpan di perbankan. “Kita tidak meminta pinjaman, mereka menawarkan, saya bilang tidak butuh karena dana kita cukup,” ujar Purbaya kepada media di Jakarta Pusat. Ia menilai bahwa penolakan terhadap IMF tidak seharusnya diputar menjadi negatif oleh para ekonom.
Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% secara tahunan pada kuartal I 2026. Pertumbuhan ini dipandang sebagai bukti bahwa fiskal dan moneter berada pada posisi yang relatif stabil meskipun terjadi arus keluar modal asing (capital outflow) yang signifikan.
Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Selasa 5/5/2026 investor asing mencatat net sell sebesar Rp518,39 miliar, sementara total aksi jual sejak awal tahun mencapai Rp48,47 triliun. Di pasar obligasi, Surat Berharga Negara (SBN) juga mengalami net sell sebesar Rp16,29 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan nilai net sell di pasar saham mencapai Rp49,87 triliun hingga akhir April 2026.
Para pejabat pemerintah menjelaskan bahwa outflow tersebut lebih dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk kebijakan suku bunga tinggi oleh Federal Reserve Amerika Serikat, serta ketegangan geopolitik yang memicu volatilitas aliran modal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari menegaskan bahwa fundamental ekonomi domestik tetap kuat, sehingga aliran modal dapat kembali mengalir ketika kondisi eksternal melonggar.
Menanggapi spekulasi tentang tekanan likuiditas di Bank Indonesia (BI), ekonom Yanuar Rizky menyebut bahwa tawaran IMF bisa jadi sinyal adanya masalah likuiditas. Ia mengusulkan agar BI mempertimbangkan swap line dengan bank sentral lain sebagai langkah mitigasi. Purbaya menambahkan bahwa koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI akan terus ditingkatkan, termasuk rencana stimulus tambahan yang dijadwalkan akan diumumkan pada bulan Juni 2026.
Namun, fokus utama Purbaya tetap pada kebijakan energi. Ia menolak gagasan mengangkat harga BBM mengikuti harga pasar dunia, mengingat dampaknya yang dapat meningkatkan inflasi secara signifikan. “Jika kita lepas harga BBM sesuai pasar dunia, pasti inflasinya naik tinggi,” kata Purbaya, menekankan perlunya menjaga kestabilan harga bahan bakar demi melindungi daya beli masyarakat.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebijakan fiskal yang prudent, kebutuhan likuiditas moneter, dan stabilitas harga BBM. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menahan arus keluar modal, menstabilkan inflasi, dan menjaga momentum pertumbuhan ke kuartal berikutnya.
Pemerintah juga menyiapkan rangkaian stimulus fiskal yang akan diluncurkan pada pertengahan tahun, dengan harapan dapat mendorong konsumsi domestik tanpa memicu tekanan inflasi yang berlebihan. Upaya ini mencerminkan strategi pemerintah untuk mengelola tantangan eksternal sambil memanfaatkan kelebihan fiskal yang dimiliki.
