Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 26 April 2026 | JAKARTA, 26 April 2026 – Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 yang mewajibkan penanggungannya atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada penerbangan domestik. Kebijakan ini berlaku selama enam puluh hari sejak satu hari setelah peraturan diundangkan, dengan tujuan utama menurunkan beban biaya penumpang di tengah lonjakan harga bahan bakar avtur.
Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa intervensi fiskal ini menjadi langkah strategis karena avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai. “Dengan menanggung PPN tiket pesawat, pemerintah dapat menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9 hingga 13 persen,” ujar Haryo dalam keterangannya di Jakarta.
Berikut poin-poin utama kebijakan yang diatur dalam PMK 24/2026:
- PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge pada tiket kelas ekonomi ditanggung penuh oleh pemerintah.
- Fasilitas berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari.
- Maskapai tetap wajib melaporkan pemanfaatan fasilitas secara tertib dan transparan sesuai peraturan perpajakan.
- Untuk kelas selain ekonomi, PPN tetap diberlakukan sebagaimana biasa.
Selain penanggungan PPN, pemerintah juga menyesuaikan fuel surcharge melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 menjadi 38 persen untuk semua jenis pesawat, baik jet maupun propeler. Sebelumnya, tarif surcharge berada pada 10 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeler. Penyesuaian ini diharapkan memberi ruang bagi maskapai untuk menahan biaya operasional tanpa harus membebankan kenaikan yang signifikan kepada konsumen.
Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat strategis, antara lain:
- Stabilitas harga tiket: Penurunan beban PPN dapat langsung menurunkan harga yang harus dibayar penumpang, terutama pada rute-rute domestik yang sering menjadi pilihan utama masyarakat.
- Konektivitas wilayah: Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, mobilitas antarwilayah di Indonesia akan tetap terjaga, mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
- Dukungan bagi industri penerbangan: Maskapai mendapat ruang bernapas untuk menyesuaikan biaya operasional tanpa harus mengurangi frekuensi penerbangan atau kualitas layanan.
Pengawasan pelaksanaan kebijakan akan dilakukan oleh otoritas pajak dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Setiap maskapai diwajibkan mengirimkan laporan bulanan mengenai penggunaan fasilitas PPN tiket pesawat, termasuk data penumpang, tarif dasar, dan fuel surcharge yang telah ditanggung pemerintah.
Reaksi publik terhadap kebijakan ini cenderung positif. Penumpang yang rutin melakukan perjalanan bisnis atau kunjungan keluarga melaporkan harapan agar tarif tiket dapat kembali ke level yang lebih terjangkau setelah masa 60 hari berakhir. Sektor pariwisata domestik juga menyambut baik langkah ini sebagai upaya menstimulasi permintaan perjalanan internal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Namun, beberapa analis ekonomi mengingatkan bahwa kebijakan penanggungan PPN bersifat sementara dan tidak dapat menjadi solusi jangka panjang jika harga avtur terus meningkat. Mereka menekankan perlunya diversifikasi sumber energi dan peningkatan efisiensi operasional maskapai sebagai langkah lanjutan.
Secara keseluruhan, kebijakan penanggungan PPN tiket pesawat ekonomi selama 60 hari mencerminkan respons cepat pemerintah dalam melindungi konsumen dari tekanan biaya energi yang tinggi. Dengan mengurangi beban pajak pada tiket, diharapkan masyarakat dapat terus mengakses transportasi udara yang terjangkau, sekaligus menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional.
