Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 25 April 2026 | JAKARTA, 24 April 2026 – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merumuskan payung regulasi untuk mengatur impor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia. Rencana ini menjadi bagian penting dari upaya negara memenuhi kebutuhan energi domestik hingga akhir 2026.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa pemerintah menimbang dua skema utama: impor melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melalui Badan Layanan Umum (BLU). “Jadi sekarang kita tinggal instrumen bagaimana mengimpornya. Apakah langsung Badan Usaha Milik Negara atau ini ada BLU? Ini dua opsi yang kami siapkan payung regulasinya,” ujar Yuliot dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Jika dipilih BUMN, proses pengadaan harus mengikuti mekanisme tender yang berlaku. Hal ini berpotensi menimbulkan tantangan, terutama bila impor dilakukan lewat skema kerja sama antar‑pemerintah (government‑to‑government/G2G). “Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dulu, sedangkan skemanya G‑to‑G,” tambahnya, menyoroti kemungkinan birokrasi tambahan.
Di sisi lain, opsi BLU dipandang lebih fleksibel, terutama dalam hal pembiayaan dan kecepatan eksekusi. Yuliot menambahkan bahwa pemerintah sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyempurnakan mekanisme pendanaan bila skema ini dipilih.
Harga pembelian menjadi pertanyaan penting bagi pasar. Menurut Yuliot, impor minyak mentah dari Rusia akan menggunakan harga pasar internasional. “Kami ikut harga pasar. Kalau ada diskon, kami juga tidak tahu,” ujarnya, menegaskan bahwa belum ada kepastian mengenai potongan harga khusus.
Namun, dalam pertemuan terpisah, Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, menyebutkan bahwa Rusia telah memberikan komitmen pasokan 150 juta barel, termasuk 100 juta barel dengan harga khusus serta tambahan 50 juta barel bila diperlukan. Pernyataan ini belum dikonfirmasi secara resmi dalam regulasi yang sedang disusun.
Impor akan dilakukan secara bertahap karena kapasitas penyimpanan di dalam negeri masih terbatas. PT Pertamina International Shipping (PIS) diperkirakan akan menjadi salah satu pemain utama dalam pengangkutan, mengingat armada kapal milik PIS sudah siap mengangkut crude oil dalam volume besar.
Rencana impor ini bukan sekadar langkah jangka pendek. Pemerintah menilai bahwa pasokan dari Rusia dapat menstabilkan pasar domestik, mengurangi ketergantungan pada sumber lain, dan menurunkan risiko fluktuasi harga yang tajam. Dengan total 150 juta barel, perkiraan kebutuhan energi nasional hingga akhir 2026 dapat terpenuhi, mencakup kebutuhan BBM, LPG, dan bahan bakar industri.
Selain aspek ekonomi, kebijakan ini juga memiliki implikasi geopolitik. Memperkuat hubungan dagang dengan Rusia dapat menjadi penyeimbang dalam dinamika energi global, terutama mengingat ketegangan harga minyak dunia dan sanksi yang memengaruhi aliran perdagangan.
Para pengamat menilai bahwa pilihan antara BUMN atau BLU akan bergantung pada pertimbangan kecepatan pelaksanaan, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggaran. BUMN menawarkan struktur yang sudah ada, sementara BLU dapat memberikan ruang gerak lebih besar dalam hal pembiayaan dan fleksibilitas operasional.
Sejauh ini, regulasi final belum diterbitkan, namun pemerintah berkomitmen menyelesaikannya dalam waktu dekat agar proses impor dapat segera dimulai. Hal ini diharapkan akan memberikan kepastian bagi pelaku industri, meningkatkan kepercayaan pasar, dan memastikan pasokan energi yang stabil bagi masyarakat Indonesia.
