Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 19 Juli 2026 | Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Jawa Barat telah berlangsung. Proses penerimaan siswa baru ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru serta Petunjuk Teknis (Juknis) SPMB Provinsi Jawa Barat.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Thomas Amirico, pelaksanaan SPMB tetap harus berpedoman pada regulasi yang berlaku untuk menjamin proses penerimaan yang objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tanpa diskriminasi.
Namun, proses SPMB ini tidak berlangsung tanpa tantangan. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa calon murid dengan tempat tinggal paling dekat dengan sekolah otomatis akan diterima melalui jalur domisili. Padahal, mekanisme seleksi tidak hanya mempertimbangkan faktor jarak.
Berdasarkan Petunjuk Teknis SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, apabila jumlah pendaftar jalur domisili melebihi kuota yang tersedia, maka penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan urutan prioritas, yakni rerata nilai ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL), kemudian jarak tempat tinggal ke sekolah, dan terakhir usia calon murid.
Sementara itu, sekolah swasta di Cirebon juga mengeluhkan kehilangan calon murid akibat sistem aplikasi Cadangan SPMB (Cadas) milik Disdik Jawa Barat. Banyak siswa yang sudah mendaftar ulang dan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) memilih pindah ke SMA negeri setelah mendapat panggilan susulan lewat skema tersebut.
Di sisi lain, empat SD di Tulungagung tidak mendapatkan murid baru pada tahun ajaran 2026/2027. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung menyiapkan skema pemindahtugasan sementara bagi sejumlah guru sekolah dasar yang tidak mendapatkan murid baru.
Nilai minimal lolos jalur prestasi ke SMA Negeri 1 Kadugede SPMB 2026 juga telah diumumkan. Nilai akhir yang diperlukan untuk lolos seleksi berkisar antara 277,8 hingga 280,46.
Terakhir, Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat menyatakan mayoritas orang tua siswa menolak wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri. Fortusis berpendapat bahwa solusi yang lebih tepat adalah menambah dukungan anggaran dari pemerintah, bukan kembali membebankan SPP kepada orang tua.
Kesimpulan dari proses SPMB Jawa Barat 2026 ini adalah bahwa penerimaan siswa baru harus berpedoman pada regulasi yang berlaku untuk menjamin proses penerimaan yang adil dan transparan. Namun, tantangan seperti kesalahpahaman tentang jalur domisili dan kehilangan calon murid di sekolah swasta masih perlu diatasi.
