Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 25 Juni 2026 | BPJS Kesehatan menegaskan bahwa keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Hal ini disampaikan karena beban pembiayaan layanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan terus meningkat seiring tingginya pemanfaatan layanan oleh masyarakat.
Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Rahmad Asri Ritonga, menyampaikan bahwa jumlah peserta JKN secara nasional telah mencapai 285 juta jiwa atau sekitar 99 persen dari total penduduk Indonesia. Dengan cakupan kepesertaan yang hampir menyeluruh, aktivitas pelayanan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan juga berlangsung dalam skala sangat besar.
Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Bayu Teja Muliawan, mengungkapkan bahwa setiap hari terdapat sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan yang dilayani, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Nilai transaksi kesehatan per hari sekitar 500 miliar, dan jika dihitung per bulan, beban biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS sebesar hampir 16 triliun.
BPJS Kesehatan juga menegaskan bahwa peserta JKN tetap berhak memperoleh layanan rawat inap sesuai indikasi medis tanpa dibatasi lama perawatan. Selain itu, peserta juga dapat mengakses informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit secara mudah melalui Aplikasi Mobile JKN.
Untuk meningkatkan kemudahan akses informasi, BPJS Kesehatan menghadirkan fitur Info Ketersediaan Tempat Tidur pada Aplikasi Mobile JKN. Melalui fitur tersebut, peserta dapat mengetahui ketersediaan tempat tidur di rumah sakit secara mandiri sebelum mengakses pelayanan.
Bagi masyarakat yang ingin mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) gratis dari pemerintah, dapat dilakukan melalui jalur birokrasi kelurahan hingga kantor BPJS Kesehatan. Proses verifikasi dan validasi data akan dilakukan oleh pihak terkait untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hernina Agustin, menyarankan agar Pemkot Malang mendata lebih rinci dan jelas penerima manfaat. Bantuan bagi peserta kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah tidak dapat diberikan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat.
BPJS Kesehatan Cabang Malang juga menghadapi tantangan pembiayaan terkait keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Malang. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah membuat bantuan iuran peserta JKN perlu diberikan secara lebih tepat sasaran melalui sistem segmentasi masyarakat penerima manfaat.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas cakupan kepesertaan. Dengan demikian, diharapkan program JKN dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kesimpulan, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas cakupan kepesertaan. Dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, program JKN dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program JKN.
