Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 30 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia secara resmi bergabung dalam Kampanye Global 50-in-5 untuk mempercepat pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang aman, inklusif, interoperabel, dan berpusat pada masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh seberapa banyak aplikasi yang dibangun, melainkan oleh seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Kampanye 50-in-5 mempertemukan pemerintah dan mitra global untuk memperkuat fondasi infrastruktur publik digital, mulai dari identitas digital, pembayaran digital, sistem pertukaran data dan layanan digital yang aman, pemanfaatan kecerdasan artifisial, hingga portal layanan pemerintah digital yang terintegrasi. Seluruh fondasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah diakses, lebih terhubung, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bagi Indonesia, bergabung dalam 50-in-5 bukan sekadar menjadi bagian dari sebuah gerakan global, tetapi merupakan wujud komitmen untuk memastikan bahwa transformasi digital mampu menghadirkan dampak yang nyata, merata, dan bermakna bagi seluruh warga negara. Rini mengatakan bahwa masyarakat tidak merasakan kehadiran pemerintah melalui istilah-istilah teknis, melainkan melalui momen-momen yang nyata, seperti ketika layanan publik menjadi lebih mudah diakses pada saat yang paling dibutuhkan.
Indonesia memandang DPI sebagai fondasi penting untuk mengurangi kesenjangan layanan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menghadirkan layanan publik yang lebih mudah diakses, terintegrasi, dan responsif. Dengan bergabung dalam kampanye 50-in-5, Indonesia berharap dapat mempercepat pembangunan DPI yang aman, inklusif, dan berpusat pada masyarakat.
Kemudian, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menetapkan penambahan sebanyak 475.821 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru untuk bantuan sosial PKH dan BPNT. Proses pencairan ini dilakukan melalui transfer ke rekening bank Himbara serta melalui PT Pos Indonesia. Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bantuan sosial melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat layanan digital dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan bergabung dalam kampanye 50-in-5, Indonesia berharap dapat mempercepat pembangunan DPI yang aman, inklusif, dan berpusat pada masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Untuk memastikan bahwa transformasi digital mampu menghadirkan dampak yang nyata, merata, dan bermakna bagi seluruh warga negara, pemerintah Indonesia perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap layanan digital yang ada. Dengan demikian, diharapkan bahwa layanan digital dapat menjadi lebih mudah diakses, lebih terhubung, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
