Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 15 Juli 2026 | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo telah menunjuk penjabat sementara untuk menggantikan dua pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi tersangka KPK terkait kasus Bupati Etik Suryani. Kedua Pjs ini sudah aktif sejak awal pekan ini.
Diketahui dua pjs itu untuk menggantikan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko, dan Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo, yang menjadi tersangka dan ditahan KPK. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan bersama Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo mengatakan pihaknya telah menunjuk Kabid Anggaran BPKPAD Agung Rohmai sebagai Pelaksana Harian (Plh). Kemudian Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Sukoharjo, Wisnu Pramudiya Wardhana, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Umum.
Penunjukan keduanya untuk mengisi kekosongan kursi Kepala OPD yang ditinggalkan. Harapannya roda pemerintahan Pemkab Sukoharjo tetap berjalan usai OTT tim KPK.
Sementara itu, kursi Bupati Sukoharjo saat ini diisi Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo. "Roda pemerintahan harus tetap berjalan, kami ditunjuk sebagai Plt yang sifatnya sementara. Selama proses hukum ini berjalan, kita menunggu," kata Sapto.
Sapto mengatakan Pemkab Sukoharjo cukup prihatin dengan kondisi yang dialami di tengah perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-80 Sukoharjo. Meski begitu, kejadian tersebut menjadi momen introspeksi diri, agar pemerintahan kembali berjalan dengan lebih baik.
KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Bupati Sukoharjo, Gedung Menara Wijaya, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo, serta gedung Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo. Tampak segel pintu Ruang Bupati dan Ruang Rapat Bupati Sukoharjo sempat dicopot.
Penggeledahan dilakukan sekira pukul 10.00 WIB hingga 14.30 WIB. Tim KPK terpantau membawa keluar sekitar 3 koper dari Kantor Bupati Sukoharjo, yang langsung dimasukkan ke dua mobil Toyota Innova.
Isi dari tiga koper tersebut masih menjadi misteri. Namun, penggeledahan ini terkait kasus yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Dalam penggeledahan ini, KPK menyita sejumlah barang bukti elektronik.
Dalam kasus lain, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, melakukan aksi walkout saat diperiksa dalam sidang hak angket DPRD Gowa. Ia meminta agar seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya disampaikan secara kolektif.
Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah juga menyita perhatian masyarakat luas. Apalagi dengan penemuan uang ratusan miliar dan puluhan kilogram emas batangan di beberapa tempat.
Kesimpulan dari kasus-kasus tersebut adalah bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Diperlukan upaya yang lebih serius untuk memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan.
