Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 18 April 2026 | Kebijakan inovatif Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa harus menyerahkan KTP pemilik pertama, mendapatkan apresiasi positif dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Langkah ini, yang awalnya dikeluarkan melalui Surat Edaran pada 6 April 2026, kini berpotensi dijadikan standar nasional.
Pertemuan antara Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas, Wibowo, dengan Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang pada 13 April 2026 menegaskan dukungan penuh Korlantas. Wibowo menyatakan, “Skema ini tidak hanya mempermudah proses perpanjangan pajak di Jawa Barat, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi layanan di seluruh Indonesia.”
Sebelumnya, pemilik kendaraan di provinsi tersebut diwajibkan membawa STNK dan KTP pemilik lama saat melakukan perpanjangan pajak. Dengan kebijakan baru, hanya STNK atau dokumen kendaraan yang diperlukan, mengurangi beban administratif dan mengurangi antrian di kantor Samsat.
Data sementara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat untuk periode 6–12 April 2026 menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas pembayaran pajak. Berikut ringkasan data tersebut:
| Hari | Pembayaran Pajak (Unit) | Persentase Kenaikan |
|---|---|---|
| 6 April | 12.450 | – |
| 7 April | 14.830 | +19,1% |
| 8 April | 16.200 | +9,2% |
| 9 April | 18.540 | +14,4% |
| 10 April | 20.110 | +8,5% |
| 11 April | 22.670 | +12,7% |
| 12 April | 24.300 | +7,2% |
Lonjakan ini mencerminkan kemudahan yang dirasakan masyarakat. Warga Jawa Barat diimbau memanfaatkan kebijakan ini secara optimal, karena proses menjadi lebih cepat, aman, dan mengurangi risiko kehilangan dokumen identitas pribadi.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menekankan bahwa kebijakan ini adalah “anugerah bagi semua pihak”. Ia menambahkan, “Kami berharap seluruh pemilik kendaraan dapat membayar pajak kendaraan tahun 2026 tanpa harus repot mencari KTP lama. Kesederhanaan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak dan menurunkan tingkat keterlambatan pembayaran.”
Korlantas Polri, melalui Wibowo, juga menyoroti manfaat keamanan. Dengan mengurangi kebutuhan membawa KTP asli, risiko pencurian data pribadi dapat diminimalkan. Selain itu, proses verifikasi di Samsat akan memanfaatkan sistem digital yang terintegrasi dengan basis data kepemilikan kendaraan.
Pengamat transportasi menilai bahwa kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain. Mereka berpendapat, jika diadopsi secara nasional, kebijakan ini akan mempercepat digitalisasi layanan publik, mengurangi beban administrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak negara.
Namun, beberapa pihak mengingatkan perlunya penyesuaian sistem IT di tingkat daerah untuk memastikan validasi data tetap akurat. Mereka menyarankan pelatihan khusus bagi petugas Samsat serta sosialisasi intensif kepada masyarakat agar transisi berjalan lancar.
Secara keseluruhan, kebijakan Dedi Mulyadi tentang pajak kendaraan tanpa KTP pertama telah membuka peluang baru dalam layanan publik. Dukungan Korlantas menambah bobot legitimasi, dan data awal menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pembayaran. Jika berhasil diimplementasikan secara nasional, langkah ini dapat menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi administrasi transportasi Indonesia.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah provinsi, aparat kepolisian, dan masyarakat, diharapkan kebijakan ini tidak hanya mempermudah proses perpanjangan pajak, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak kendaraan demi keselamatan dan kenyamanan di jalan.
