Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 23 Mei 2026 | Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan pidato di hadapan DPR RI, menegaskan komitmen besar negara untuk melindungi rakyat di tengah ketidakpastian geopolitik global. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun ekonomi nasional yang kuat dan berkeadilan, serta menyebar secara proporsional ke daerah-daerah penyokong sumber daya alam nasional.
Menurut Presiden Prabowo, Indonesia bukanlah negara miskin karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Empat asosiasi petani kelapa sawit nasional, yaitu Apkasindo, Samade, SPKSI, dan Aspekpir, menyuarakan kekhawatiran atas anjloknya harga tandan buah segar (TBS) usai pernyataan Presiden Prabowo terkait pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis. Mereka meminta pemerintah memastikan stabilitas harga TBS di tingkat petani tetap terjaga dan mengantisipasi potensi permainan harga oleh pabrik kelapa sawit.
Pengamat Politik dan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali menilai pidato Presiden Prabowo sebagai arah kemandirian ekonomi bangsa. Menurutnya, inti pidato Presiden Prabowo sangat jelas, yaitu Indonesia bukan miskin karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antarsektor secara gotong royong, termasuk peran negara, pihak swasta, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam satu ekosistem yang inklusif. Melalui strategi ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka di atas kertas, tetapi juga memastikan denyut ekonomi daerah bergerak aktif.
Target pertumbuhan ekonomi yang sangat optimistis, yakni pada rentang 5,8 hingga 6,5 persen, mencerminkan keberanian politik dan keyakinan bahwa Indonesia memiliki modal fundamental yang solid untuk melompat menjadi negara maju. Parlemen melihat ada visi besar untuk menggeser paradigma pembangunan agar tidak lagi berpusat di Jawa saja, melainkan menyebar secara proporsional ke daerah-daerah penyokong sumber daya alam nasional.
Presiden Prabowo juga menyarankan untuk menunda pembangunan kantor yang tidak urgen, karena yang terpenting adalah produktivitas, bukan kantor mewah. Ia memerintahkan jajarannya untuk menjalankan proyek dan program yang produktif, yang bisa memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Dalam kesimpulan, pidato Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen besar negara untuk melindungi rakyat di tengah ketidakpastian geopolitik global. Dengan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis, memperkuat kolaborasi antarsektor, dan memperhatikan produktivitas, pemerintah berupaya membangun ekonomi nasional yang kuat dan berkeadilan.
