Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 02 Agustus 2026 | Kabinet Bayangan mendesak pemerintah tidak menunggu hingga 2028 untuk mengeluarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos anggaran pendidikan. Menurut mereka, penundaan tersebut berisiko mengorbankan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, hingga perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
Desakan itu muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penempatan anggaran MBG. Dalam putusannya, MK menegaskan MBG bukan bagian dari fungsi pendidikan sehingga tidak boleh dibiayai dari mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN.
Namun, Mahkamah memberi waktu penyesuaian hingga 2028 sehingga pemerintah masih diberi ruang melakukan penyesuaian pada APBN 2027. Kabinet Bayangan menilai tenggat tersebut justru berpotensi memperlambat penyelamatan anggaran pendidikan.
Keputusan MK merupakan penenang sementara yang masih mengorbankan perbaikan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru dan kualitas sarana dan prasarana untuk anak-anak kita. Harusnya negara menyelamatkan anggaran pendidikan sesegera mungkin,
Kabinet Bayangan juga mengingatkan bahwa apabila pemerintah tetap memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan pada APBN 2027, maka belanja pendidikan di luar MBG tetap wajib mencapai 20 persen APBN sesuai amanat konstitusi. Dengan demikian, total anggaran pendidikan harus melampaui batas minimal tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan dari beberapa pengusaha nasional untuk membahas soal ekosistem kendaraan listrik. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penguatan industri nasional dan percepatan transisi energi.
Presiden Prabowo Subianto juga meminta maaf setelah menyadari dirinya lupa menyebut nama Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat memperkenalkan jajaran menteri yang mendampinginya dalam pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Kabinet Bayangan merupakan konsep yang berasal dari sistem parlementer, terutama di negara-negara seperti Inggris.
Konsep kabinet bayangan (shadow cabinet) berasal dari Inggris dan berkembang dalam Sistem Westminster, yaitu sistem pemerintahan parlementer yang telah diterapkan selama ratusan tahun. Setiap menteri bayangan memiliki bidang yang sama dengan kementerian tertentu. Tugas utamanya bukan menjalankan pemerintahan. Melainkan mengkritisi kebijakan, menawarkan alternatif solusi, dan memastikan pemerintah tetap berada dalam koridor akuntabilitas kepada publik.
Kesimpulan, Kabinet Bayangan desak pemerintah segera menghentikan program MBG dan menyelamatkan anggaran pendidikan. Pemerintah harus segera memperbaiki struktur anggaran melalui APBN Perubahan 2026 dengan mengurangi sebesar-besarnya alokasi dana untuk MBG.
