Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 26 April 2026 | Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) resmi menetapkan Syekh Ahmad Al Misry sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santri. Penetapan itu diumumkan pada Jumat (24/4/2026) setelah penyidik menggelar gelar perkara berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/586/XI/2025. Keputusan tersebut memicu gelombang komentar dari kalangan politik, organisasi keagamaan, serta media sosial.
Menurut keterangan resmi Bareskrim Polri, penyidikan menemukan bukti yang cukup untuk menempatkan Syekh Ahmad Al Misry pada posisi tersangka, bukan sekadar saksi. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa proses hukum akan tetap berjalan tanpa intervensi, meski nama ulama tersebut telah lama menjadi sorotan publik.
Kronologi Perkembangan Kasus
- 28 November 2025: Laporan polisi resmi diterima terkait dugaan pelecehan seksual terhadap santri yang melibatkan Syekh Ahmad Al Misry.
- 24 April 2026: Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tersangka setelah melakukan gelar perkara.
- 25 April 2026: Habib Mahdi, pelapor utama, mengunggah video menyatakan bahwa sosok Syekh Ahmad Al Misry sudah ditahan di Mesir, meski belum ada konfirmasi resmi dari kepolisian.
- 30 Maret 2026: Syekh Ahmad Al Misry mengungkap bahwa ia dipanggil polisi sebagai saksi, bukan tersangka, melalui unggahan Instagram.
Video Habib Mahdi menimbulkan spekulasi tentang keberadaan Syekh Ahmad Al Misry di Mesir. Dalam video tersebut, Mahdi menyinggung bahwa semua akun media sosial sang pendakwah tidak aktif, menambah keraguan publik. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan klarifikasi resmi terkait penahanan di luar negeri.
Dugaan Modus dan Pola Kejadian
Kuasa hukum para korban, Benny Jehadu, menjelaskan bahwa pelanggaran diduga terjadi secara berulang sejak tahun 2017 hingga 2025. Korban yang dilaporkan meliputi laki‑laki remaja dan dewasa, termasuk santri yang berada di bawah asuhan lembaga pendidikan Islam. Modus yang diungkap melibatkan penyalahgunaan posisi keagamaan sebagai kedok untuk melakukan kontak intim yang tidak semestinya. Salah satu korban menyebut adanya janji-janji bantuan keuangan atau akses pendidikan sebagai umpan.
Selain itu, terdapat indikasi bahwa Syekh Ahmad Al Misry memanfaatkan jaringan internasionalnya, termasuk hubungan di Mesir, untuk mengalihkan perhatian dan memfasilitasi pertemuan di luar negeri. Namun, penyidikan masih dalam tahap pengumpulan bukti digital dan saksi mata.
Reaksi Politik dan Masyarakat
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menuntut agar pelaku dihukum berat. Dalam konferensi pers, Sahroni menekankan bahwa tidak boleh ada intervensi karena status ulama, melainkan sebaliknya, pelaku harus dijerat pasal berlapis termasuk potensi penistaan agama. Ia menolak konsep restorative justice dan menuntut perlindungan bagi korban serta keluarganya.
Di sisi lain, Syekh Ahmad Al Misry membantah semua tuduhan. Dalam video Instagram, ia menyatakan bahwa keberangkatannya ke Mesir pada 15 Maret 2026 adalah untuk mendampingi ibunda yang sakit, bukan untuk menghindari proses hukum. Ia menegaskan bahwa panggilan polisi yang diterimanya pada 30 Maret 2026 adalah sebagai saksi, bukan tersangka, dan menuduh media menyebarkan fitnah.
Media sosial dipenuhi dengan komentar beragam. Sebagian netizen menilai kasus ini sebagai contoh penyalahgunaan otoritas keagamaan, sementara yang lain menunggu proses hukum selesai sebelum menilai secara definitif. Organisasi hak asasi manusia menambahkan bahwa perlindungan saksi harus dijamin, mengingat risiko ancaman terhadap korban.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme penegakan hukum terhadap tokoh agama yang memiliki basis massa luas. Para ahli hukum menilai bahwa proses ini dapat menjadi preseden penting bagi penanganan kasus serupa di masa depan.
Dengan status tersangka yang sudah resmi, langkah selanjutnya adalah persidangan yang dijadwalkan pada akhir tahun 2026. Selama proses itu, pihak kepolisian diharapkan menyediakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk rekaman percakapan, saksi mata, dan dokumen keuangan yang relevan.
Kasus Syekh Ahmad Al Misry menegaskan pentingnya pengawasan internal lembaga keagamaan serta transparansi dalam penanganan dugaan pelecehan seksual. Masyarakat menanti kejelasan akhir, sementara korban terus menuntut keadilan yang setara.
