Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 22 Juli 2026 | Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menghadiri pembukaan pameran sejarah dan arsip foto ‘Meretas Jalan Demokrasi’ di Ruang Museum Koleksi, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026). Pameran ini merupakan rangkaian refleksi memperingati 30 tahun peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan peristiwa Kudatuli.
Megawati tampak mengenakan pakaian bernuansa merah serta selendang batik dan didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat tiba di lokasi pameran. Kedatangan Megawati dan rombongan disambut jajaran pengurus DPP PDI Perjuangan.
Sebelum melihat pameran, Megawati melakukan prosesi gunting pita terlebih dahulu. Pada pembukaan pameran, menampilkan histori perjalanan bangsa era tahun 1965 hingga 1999, terutama perjalanan kepemimpinan Bung Karno. Hingga cerita perjalanan Megawati dalam kancah politik nasional dan peristiwa Kudatuli serta Reformasi.
Megawati yang tampak menggandeng putranya yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo mengamati dan menyaksikan penjelasan dari Sejarawan yang juga Kepala Badan Sejarah PDIP Bonnie Triyana. Lalu, Megawati tampak melihat bingkaian histori prestasi Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri baik di bidang Ekonomi Keuangan, Politik dan Hukum hingga Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pameran kemudian dilanjutkan dengan arsip foto peristiwa Kudatuli. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkap pesan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal peristiwa Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli). Hasto menyebut Megawati berpesan agar demokrasi memerlukan pers yang bebas hingga hukum yang tidak tebang pilih.
Megawati juga berpesan agar warga dapat secara merdeka berserikat dan berkumpul menyampaikan aspirasinya. Megawati yang juga mengaku sempat memberi tugas kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno untuk menjadikan Taman Ismail Marzuki (TIM) seperti semula.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengkritik pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam mengawasi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut dia, aparat militer tidak boleh dilibatkan dalam urusan yang berkaitan dengan kewajiban warga negara karena berpotensi mengulang praktik penyalahgunaan kekuasaan pada masa lalu.
Pemerintah harus memperhatikan hal ini agar tidak terjadi kesalahan yang sama seperti masa lalu. Dengan demikian, diharapkan kehidupan berdemokrasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Kudatuli adalah peristiwa kekerasan yang terjadi di kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Peristiwa ini tepatnya terjadi di Kantor Sekretariat DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 27 Juli 1996.
Mengutip dari Komnas HAM, peristiwa Kudatuli diduga disebabkan oleh perebutan kantor PDI, antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi. Namun banyak pihak merasakan ada keganjilan dari penyebab utama ini.
Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, disebutkan terdapat 5 korban tewas, 149 korban luka-luka, dan 23 korban hilang. Adapun kerugian materiil diperkirakan hingga Rp 100 miliar.
Peristiwa Kudatuli merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dalam proses pembangunan dan masih memerlukan perjuangan untuk mencapai kebebasan dan keadilan yang sebenarnya.
Dalam peringatan 30 tahun Kudatuli, PDI Perjuangan mengajak masyarakat untuk terus memperjuangkan demokrasi dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dan lebih adil bagi semua warganya.
