Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 23 Mei 2026 | Di tengah era digital yang berkembang pesat, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun ketahanan nasional. Salah satu aspek penting dalam mencapai ketahanan nasional adalah memastikan akses informasi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Hal ini menjadi sangat krusial di negara kepulauan seperti Indonesia, di mana kompleksitas geografis menjadi hambatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, terutama jaringan internet berkecepatan tinggi.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui adanya deep state di Kementerian PU, yang dia analogikan seperti rayap yang menggerogoti kayu dari dalam. Dody berjanji untuk membersihkan birokrasi dari praktik korupsi dan memastikan bahwa program prioritas pemerintah, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak dikompromi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Ini merupakan langkah penting dalam membangun ketahanan nasional, karena birokrasi yang bersih dan efektif adalah fondasi bagi pelaksanaan kebijakan publik yang sukses.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bertemu dengan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Hans Patuwo, untuk membahas nasib pengemudi ojek online (ojol) dan memastikan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Pertemuan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol, yang merupakan bagian dari upaya memperkuat daya saing Indonesia dalam lanskap ekonomi digital global.
Di lain pihak, harta kekayaan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, meningkat 6,55% menjadi Rp921,27 miliar, berdasarkan laporan LHKPN periode 2025. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan nilai tanah dan bangunan yang dimilikinya, terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan DKI Jakarta.
Dalam konteks pemilu 2024, lokasi nyoblos (tempat pemungutan suara) untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden seperti Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud menjadi perhatian publik. Ini menunjukkan betapa pentingnya proses demokratis dalam membangun ketahanan nasional, karena partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi.
Presiden Prabowo Subianto sendiri pernah menyinggung soal deep state dalam wawancara, menilai bahwa persoalan mendasar birokrasi tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada budaya dan kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk membangun ketahanan nasional yang kuat.
Dalam upaya membangun ketahanan nasional, pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek, termasuk memastikan akses informasi yang adil, membersihkan birokrasi dari korupsi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan global dan memastikan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.
