Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 15 April 2026 | Jakarta, 14 April 2026 – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, menegaskan bahwa skema “war tiket” haji masih berada pada tahap wacana. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, menenangkan jemaah haji (JCH) yang telah menunggu berpuluh‑puluh tahun untuk dapat menunaikan ibadah.
Gus Irfan menolak keras dugaan bahwa wacana tersebut akan menghanguskan antrean yang telah ada. “Itu masih wacana, jadi jemaah tidak perlu takut. Saya sudah antre sepuluh tahun, kok dihanguskan? Tidak ada,” tegasnya. Menurutnya, tujuan utama dari pembahasan war tiket adalah mencari terobosan untuk mempersingkat waktu tunggu, terutama bagi kelompok lansia, risti (risiko tinggi), dan jemaah yang tidak mampu menunggu lama.
Dalam rapat yang dihadiri anggota DPR, Gus Irfan mengakui dirinya sebagai orang pertama yang melontarkan istilah “war tiket”. Ia menambahkan bahwa wacana tersebut sedang digodok di internal kementerian dan belum menjadi kebijakan resmi. Jika dianggap prematur, ia siap menunda pembahasan demi memfokuskan pemerintah pada penyelenggaraan haji 2026 yang sudah dekat.
- War tiket haji masih dalam tahap pembahasan internal.
- Antrean yang sudah ada tidak akan dibatalkan atau dihapus.
- Pemerintah akan menunda pembahasan hingga pelaksanaan haji 2026 selesai.
- Tujuan wacana adalah mempercepat antrean bagi kelompok lansia, risti, dan jemaah berusia lanjut.
- Stakeholder utama yang harus dilibatkan meliputi Komisi VIII DPR RI, pelaku bisnis haji, serta perwakilan jemaah.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menyarankan agar wacana tersebut ditunda sementara. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan sistem antrean yang sudah berjalan secara sistematis sebelum menambahkan skema baru. Namun, Maman juga mengakui bahwa konsep war tiket dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi antrean yang sangat panjang, terutama bagi jemaah yang khawatir tidak memiliki cukup umur untuk menunggu lama.
Menurut Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, konsep war tiket tidak melulu tentang perlombaan cepat, melainkan tentang kesiapan istitha’ah (kapasitas) jemaah pada tahun berjalan. Jemaah yang memenuhi syarat istitha’ah akan berhak mengisi kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi, sehingga tidak mengganggu antrean reguler.
Pernyataan Gus Irfan juga menyinggung pentingnya dialog panjang dengan seluruh pemangku kepentingan. “Banyak stakeholder yang harus kita bicarakan; dan ini bukan keputusan dalam waktu sebulan‑dua bulan, ini pasti butuh waktu panjang,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa proses pembahasan harus melibatkan Komisi VIII DPR RI, lembaga keagamaan, serta asosiasi travel haji.
Sejumlah media melaporkan bahwa wacana war tiket muncul sebagai respons atas panjangnya antrean, yang bagi sebagian jemaah dapat mencapai puluhan tahun. Pemerintah menargetkan agar antrean dapat dipangkas secara signifikan, tanpa mengorbankan keadilan dan transparansi dalam alokasi kuota.
Dengan menunda pembahasan hingga setelah pelaksanaan haji 2026, Gus Irfan berharap dapat menilai dampak kebijakan tersebut secara lebih objektif. Ia menambahkan, “Pembahasan tetap akan jalan, cuma mungkin istilahnya bukan war‑tiket lagi,” mengisyaratkan kemungkinan penggunaan terminologi lain yang lebih tepat.
Secara keseluruhan, pernyataan terbaru Gus Irfan menegaskan bahwa war tiket haji masih berada pada tahap konseptual dan tidak akan mengganggu hak jemaah yang telah terdaftar. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mempercepat proses antrean melalui berbagai terobosan, sambil memastikan bahwa kebijakan baru dibangun melalui konsensus luas.
Dengan demikian, jemaah haji dapat tetap tenang dan menantikan pelaksanaan ibadah pada tahun 2026, sementara pemerintah terus mengupayakan solusi jangka panjang yang adil dan berkelanjutan.
