Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 29 April 2026 | Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan kesiapannya menanggung secara pribadi biaya kursi pijat yang sempat menimbulkan polemik di kalangan warga. Kursi tersebut awalnya dibeli menggunakan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, namun kini gubernur menegaskan tidak akan membebani kas daerah. Di samping itu, dalam langkah yang dianggap menegaskan transparansi, Rudy Mas’ud menghapus nama adiknya dari daftar penanggung jawab proyek renovasi rumah jabatan (rujab), menegaskan tidak ada keterlibatan keluarga dalam pengadaan barang tersebut.
Pernyataan gubernur disampaikan dalam wawancara dengan media lokal pada Senin (27/4/2026). Ia menyatakan, “Saya akan menanggung seluruh biaya kursi pijat secara pribadi, karena penggunaan dana publik harus benar‑benar dapat dipertanggungjawabkan. Saya juga telah memastikan tidak ada nama adik saya dalam proses pengadaan ini.” Penyataan tersebut muncul bersamaan dengan laporan yang mengindikasikan total anggaran renovasi rumah jabatan beserta fasilitas tambahan, termasuk kursi pijat dan akuarium laut, mencapai Rp 25 miliar. Angka tersebut memicu pertanyaan publik mengenai prioritas pengeluaran di tengah kondisi sosial‑ekonomi yang menantang.
Pihak Sekretariat Daerah, yang diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa pengadaan kursi pijat memang tercatat dalam laporan keuangan APBD 2025. Namun, nilai sebenarnya masih dalam proses verifikasi. Astri menegaskan, “Beberapa media menyebutkan nilai Rp 125 juta, padahal menurut data kami nilai kursi pijat untuk rumah jabatan sekitar Rp 47 juta. Kami akan cross‑check kembali untuk memastikan akurasi angka.” Ia menambahkan bahwa mekanisme pengembalian dana ke kas daerah masih dalam kajian, melibatkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat, serta BKAD.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan APBD. Dalam pernyataan yang disampaikan di Plaza Kemendagri, Jakarta, Bima mengingatkan bahwa setiap daerah harus menyesuaikan pengeluaran dengan prinsip efisiensi. “Jika barang tidak bersifat prioritas, seperti kursi pijat atau akuarium, sebaiknya dibatalkan,” ujarnya. Ia juga menginformasikan bahwa tim pendampingan khusus sedang memantau pelaksanaan anggaran di Kaltim, termasuk menyiapkan catatan‑catatan perbaikan.
Selain kursi pijat, renovasi rumah jabatan juga mencakup pengadaan akuarium air laut dan sejumlah fasilitas lain yang dipertanyakan urgensinya. Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa semua masukan masyarakat akan dipertimbangkan. “Kami akan meninjau ulang 57 item belanja yang ada, dan jika ada yang tidak mendesak, kami siap menghentikannya,” kata Sri. Ia menambahkan bahwa prosedur perubahan anggaran harus mengikuti peraturan yang berlaku, sehingga penggunaan dana pribadi oleh gubernur sekaligus pengembalian dana ke APBD memerlukan persetujuan lintas instansi.
Proses pengembalian dana yang pernah terjadi sebelumnya, seperti kasus pengembalian mobil dinas, dijadikan contoh. Astri menyatakan, “Setiap perubahan harus melalui mekanisme yang tepat, termasuk audit internal dan persetujuan dari Inspektorat. Kami masih menunggu hasil koordinasi dengan pihak terkait sebelum mengambil keputusan akhir.” Gubernur Rudy Mas’ud juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas ketidakjelasan informasi yang beredar, sekaligus menegaskan komitmen untuk menyelesaikan isu ini secara transparan.
Kesimpulannya, kontroversi seputar kursi pijat dan renovasi rumah jabatan menggambarkan tantangan dalam mengelola anggaran publik di tingkat provinsi. Komitmen gubernur untuk menanggung biaya secara pribadi, penghapusan nama adik dari proyek, serta tinjauan ulang anggaran oleh berbagai lembaga menunjukkan upaya memperbaiki kepercayaan publik. Namun, proses verifikasi nilai sebenarnya, mekanisme pengembalian dana, dan penetapan prioritas pengeluaran masih memerlukan koordinasi intensif antara Pemerintah Provinsi Kaltim, Biro Pengadaan, Inspektorat, serta Kementerian Dalam Negeri.
