Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 19 Juni 2026 | Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menyarankan Waketum PKB, Jazilul Fawaid, untuk fokus mengurus internal partainya sendiri daripada mencampuri urusan dan langkah politik PDI-P.
Deddy menegaskan bahwa sikap serta posisi politik PDI-P merupakan keputusan organisasi yang konstitusional melalui Kongres, Rakernas, dan mandat prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain," kata Deddy.
Deddy juga menyentil pernyataan Jazilul terkait istilah "oposisi" yang dinilainya kurang tepat dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Deddy, Jazilul perlu memperdalam literasi mengenai perbedaan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.
Ia menjelaskan, terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari dua kubu partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan secara tajam.
PDIP menolak campur tangan PKB dan menegaskan bahwa posisi politiknya sudah jelas berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan menjalankan fungsi sebagai penyeimbang kekuasaan.
Posisi PDIP sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan.
Kondisi di Indonesia jelas berbeda, karena sistem politik dalam negeri menerapkan presidensial dengan dasar ideologi seragam, yakni Pancasila.
Deddy juga mengkritik pemahaman Jazilul terkait konsep oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Menurut Deddy, istilah oposisi tidak tepat dalam sistem presidensial Indonesia, yang ada adalah fungsi pengawasan dan penyeimbang pemerintah.
PDIP menegaskan bahwa posisi politiknya sudah jelas dan tidak perlu disarankan oleh pihak lain.
Deddy menyarankan Jazilul untuk fokus mengurus internal partainya sendiri daripada mencampuri urusan dan langkah politik PDI-P.
Kesimpulan dari pernyataan Deddy Sitorus adalah bahwa PDI-P tidak butuh saran dari PKB dan akan terus menjalankan fungsi sebagai penyeimbang kekuasaan di luar pemerintahan.
