Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 29 April 2026 | Jakarta, 29 April 2026 – Dua mantan perdana menteri Israel, Naftali Bennett dan Yair Lapid, resmi mengumumkan pembentukan koalisi besar Israel yang bertujuan mengusir kembali Benjamin Netanyahu dari kursi kepemimpinan pada pemilihan umum akhir tahun ini. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Tim Multimedia pada Selasa, 28 April 2026, dan segera menarik sorotan media internasional serta dinamika politik dalam negeri Israel.
Bennett, yang memimpin partai kanan‑tengah Bennett 2026, dan Lapid, pemimpin partai tengah Yesh Atid, sepakat menggabungkan kekuatan partai mereka serta sejumlah partai sekutu menjadi satu daftar tunggal. Koalisi tersebut mencakup spektrum politik yang luas, mulai dari sayap kanan konservatif hingga partai-partai tengah‑kiri, menandakan upaya konsolidasi oposisi Zionis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun demikian, mereka menegaskan bahwa partai-partai Arab, termasuk Ra’am yang dipimpin Mansour Abbas, tidak akan menjadi anggota resmi koalisi, melainkan tetap berada di luar aliansi formal.
Langkah ini bukan pertama kalinya Bennett dan Lapid bersatu. Pada 2021, keduanya berhasil menjalin koalisi lintas spektrum yang berhasil memecahkan dominasi Netanyahu selama 12 tahun, menghasilkan pemerintahan perubahan yang meski singkat, menampilkan kebijakan inklusif dan reformasi struktural. Pengalaman itu menjadi landasan argumentasi mereka bahwa “era perpecahan telah berakhir” dan bahwa persatuan politik adalah cara paling Zionis serta patriotik untuk melindungi kepentingan negara.
Koalisi besar Israel ini menargetkan tiga agenda utama dalam platformnya:
- Wajib militer universal: Mengusulkan undang‑undang yang memperluas wajib militer ke seluruh warga negara, mengurangi celah yang selama ini dimanfaatkan untuk menghindari dinas militer.
- Pembatasan dana penghindaran wajib militer: Menutup sumber pembiayaan bagi organisasi yang membantu warga menghindari panggilan militer, guna menegakkan kesetaraan beban pertahanan.
- Batas masa jabatan perdana menteri: Memperkenalkan aturan maksimum delapan tahun masa jabatan untuk satu orang, sebagai upaya mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlarut‑larut.
Dalam konteks politik domestik, koalisi ini muncul pada saat Netanyahu kembali berkuasa setelah kemenangan pemilu November 2022. Pemerintahan Netanyahu, yang didukung oleh partai-partai kanan‑ekstrem dan koalisi tradisional, menghadapi kritik keras terkait kebijakan keamanan, hubungan luar negeri, serta isu‑isu ekonomi yang menekan kelas menengah. Koalisi besar Israel berupaya memanfaatkan kekecewaan publik tersebut dengan menyajikan agenda reformasi yang menekankan keadilan sosial serta keamanan nasional.
Para pengamat menilai bahwa keberhasilan aliansi ini sangat bergantung pada kemampuan kedua mantan perdana menteri untuk menyatukan kepentingan partai‑partai yang memiliki platform berbeda. “Jika mereka dapat menegosiasikan kompromi yang memuaskan semua pihak, peluang mereka untuk mengalahkan Netanyahu meningkat secara signifikan,” kata seorang analis politik senior di Tel Aviv.
Selain agenda kebijakan, koalisi juga menyoroti pentingnya memperkuat hubungan diplomatik Israel dengan sekutu utama, terutama Amerika Serikat, serta memperbaiki hubungan dengan negara‑negara Arab melalui dialog ekonomi dan keamanan yang lebih terbuka. Kedua pemimpin menekankan bahwa Israel harus “menjadi contoh stabilitas dan kemajuan di kawasan Timur Tengah”.
Koalisi besar Israel diperkirakan akan menggelar kampanye intensif menjelang pemilu, dengan fokus pada media sosial, pertemuan publik, serta kunjungan ke daerah‑daerah yang selama ini merasa terpinggirkan. Bennett dan Lapid berjanji akan menampilkan diri mereka sebagai kandidat yang “menjaga keamanan, memajukan keadilan, dan mengembalikan harapan rakyat”.
Jika koalisi ini berhasil meraih mayoritas kursi di Knesset, Israel dapat menyaksikan pergantian kepemimpinan yang signifikan, termasuk potensi revisi kebijakan pertahanan, reformasi sistem militer, serta penyesuaian kebijakan luar negeri yang lebih moderat. Namun, tantangan tetap besar: persaingan internal partai, kemungkinan fragmentasi suara oposisi, serta tekanan eksternal dari kelompok‑kelompok yang menentang perubahan struktural.
Dengan dinamika politik yang terus berubah, koalisi besar Israel menjadi sorotan utama dalam peta politik regional. Keberhasilannya tidak hanya akan menentukan nasib Netanyahu, tetapi juga arah kebijakan Israel dalam beberapa tahun ke depan.
