Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 01 Agustus 2026 | Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi acuan penting dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa data tersebut belum sepenuhnya akurat dan dapat mengabaikan hak warga yang membutuhkan. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor mendesak evaluasi total terhadap DTSEN untuk memastikan penyaluran bansos tidak mengabaikan hak warga yang berhak menerima bantuan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, mengatakan bahwa pihaknya tengah membedah variabel dan mekanisme pendesilan dalam DTSEN. Ia menilai penyempurnaan data sangat mendesak agar program bantuan tepat sasaran. Fajar juga menekankan pentingnya ruang diskresi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor selama masa pembaruan data yang diprediksi memakan waktu tiga hingga enam bulan.
Sementara itu, masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos. Mereka hanya perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP untuk mengetahui informasi tentang status penerima bantuan, jenis bansos yang diterima, hingga periode penyalurannya.
Penyaluran bansos tahap 3 berlangsung secara bertahap mulai Juli hingga September 2026. Seluruh penerima ditetapkan berdasarkan DTSEN yang terus diperbarui melalui proses verifikasi dan validasi. Masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak akurat dapat melakukan pembaruan mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
Dalam konteks ini, Laila Ayu Karlina, seorang penerima bantuan yang menderita gagal ginjal kronis, mengaku bahwa kartu BPJS Kesehatan sangat bermanfaat bagi dirinya. Ia dapat menjalani terapi cuci darah secara rutin tanpa harus memikirkan biaya yang besar. Namun, permasalahan sempat muncul ketika statusnya sebagai PBI JK dinonaktifkan karena dinilai masuk dalam desil 6 DTSEN.
Oleh karena itu, evaluasi DTSEN dan penyaluran bansos yang tepat sasaran merupakan hal yang sangat penting. Dengan demikian, warga yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan yang mereka butuhkan, sementara pemerintah dapat memastikan bahwa program bantuan sosialnya efektif dan efisien.
