Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 29 April 2026 | Singapura secara tegas menolak usulan penetapan tol pada Selat Malaka, jalur perairan tersibuk dunia yang menjadi tulang punggung perdagangan Asia Tenggara. Menteri Luar Negeri Singapore, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa kebebasan transit melalui perairan internasional adalah hak yang tidak dapat dipertaruhkan, apalagi di tengah ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan China. Penolakan ini muncul bersamaan dengan spekulasi mengenai potensi pengenaan biaya navigasi yang diusulkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk wacana yang sempat muncul di Indonesia.
Balakrishnan menjelaskan dalam sesi panel CNBC Converge Live bahwa apa yang terjadi di Selat Hormuz hanyalah “latihan awal” bila dilihat dari skala konflik di kawasan Pasifik. Ia menyoroti bahwa jika hubungan antara AS dan China memburuk hingga memicu perang, Selat Malaka akan menjadi titik krusial yang dapat mengganggu aliran energi, komoditas, dan barang elektronik. “Bahaya utama terletak pada retaknya hubungan besar di Pasifik, bukan sekadar konflik minyak di Timur Tengah,” ujarnya. Menurutnya, Singapore, Malaysia, dan Indonesia memiliki kepentingan bersama untuk memastikan jalur ini tetap terbuka tanpa dikenai beban tambahan seperti tol.
Usulan tarif tol di Selat Malaka menimbulkan keprihatinan karena dapat meningkatkan biaya logistik regional secara signifikan. Negara‑negara yang sangat bergantung pada perdagangan maritim, termasuk Singapore, menilai bahwa mekanisme semacam itu berpotensi menurunkan daya saing pelabuhan mereka. Balakrishnan menegaskan bahwa Singapura tidak akan membiarkan tekanan eksternal, baik dari Amerika Serikat maupun China, memengaruhi kebijakan navigasi. Ia juga menambahkan bahwa Surga perdagangan Singapore tetap terbuka bagi investasi asing, baik dari Washington maupun Beijing, selama prinsip kebebasan navigasi dipertahankan.
Sementara itu, pemerintah Thailand mengumumkan proyek ambisius “Land Bridge” senilai 1 triliun Baht (sekitar Rp480 triliun) sebagai alternatif strategis untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka. Proyek ini akan menghubungkan pelabuhan Ranong di Laut Andaman dengan pelabuhan Chumphon di Teluk Thailand melalui jaringan jalan dan kereta api sepanjang 90 km, serta infrastruktur pipa energi. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, secara khusus mengundang Singapore untuk menjadi investor utama, menekankan bahwa Land Bridge dapat melengkapi, bukan menggantikan, peran Selat Malaka. Jika terwujud, kapal‑kapal dari Asia Timur ke Timur Tengah maupun Eropa dapat menghindari lintasan panjang 900 km di Selat Malaka, sekaligus mengurangi risiko geopolitik yang terkait dengan potensi penetapan tol.
Kesimpulannya, penolakan Singapore terhadap tol Selat Malaka mempertegas komitmen negara kecil namun strategis ini dalam menjaga kebebasan navigasi laut. Pada saat yang sama, inisiatif Thailand untuk membangun Land Bridge menawarkan solusi jangka panjang yang dapat meredam tekanan ekonomi dan keamanan yang timbul dari ketegangan geopolitik. Kedua langkah ini menegaskan bahwa kawasan Asia Tenggara sedang berupaya menyeimbangkan kepentingan perdagangan dengan dinamika politik global, memastikan bahwa jalur perdagangan utama tetap aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
