Daerah

Gapura Bekasi Dibongkar: Simbol 10 Tahun Hilang, Kota Raih Peringkat Toleransi Nasional

×

Gapura Bekasi Dibongkar: Simbol 10 Tahun Hilang, Kota Raih Peringkat Toleransi Nasional

Share this article
Gapura Bekasi Dibongkar: Simbol 10 Tahun Hilang, Kota Raih Peringkat Toleransi Nasional
Gapura Bekasi Dibongkar: Simbol 10 Tahun Hilang, Kota Raih Peringkat Toleransi Nasional

Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 22 April 2026 | Pembongkaran Gapura Bekasi yang telah menjadi landmark kota sejak 2016 resmi dimulai pada Selasa malam, 21 April 2026. Proses ini dilakukan secara bertahap pada jam malam untuk meminimalkan gangguan lalu lintas, dengan tim kerja mengangkat bagian-bagian struktural sementara rangka utama masih berdiri sampai tahap akhir. Aktivitas kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga truk, tetap melaju di bawah struktur yang sedang dibongkar, menandakan upaya koordinasi yang ketat antara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dengan Dishub serta Satlantas.

Sub Koordinator DBMSDA Kota Bekasi, Ridwan Muarif, menjelaskan bahwa keputusan pembongkaran dipicu oleh rencana pembangunan Tol Becakayu yang akan melintasi lokasi tersebut. “Tidak ada rencana pembangunan ulang Gapura Bekasi. Pembongkaran dilakukan karena posisi itu akan dilintasi oleh trase tol,” ujarnya melalui pesan. Sebelum memulai pekerjaan, pihaknya melakukan kajian teknis menyeluruh, termasuk penyesuaian lalu lintas bersama pihak terkait.

Kepala DBMSDA, Idi Sutanto, menambahkan bahwa selain terhalang oleh proyek tol, kondisi fisik gapura sudah mengalami kerusakan signifikan dan berpotensi membahayakan publik. Ia memperkirakan seluruh proses pembongkaran dapat selesai dalam satu minggu, dimulai pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB, sehingga dampak pada arus lalu lintas tetap minimal.

Sementara itu, kota Bekasi juga menjadi sorotan positif dalam bidang sosial. Pada 22 April 2026, Setara Institute meluncurkan Indeks Kota Toleran (IKT) 2025, yang menilai 94 kota di seluruh Indonesia berdasarkan empat variabel utama: regulasi pemerintah kota, regulasi sosial, tindakan pemerintah, dan demografi agama. Bekasi menempati peringkat kelima dengan skor 6,037, menegaskan komitmen kota dalam memelihara keberagaman dan harmoni antarwarga.

Berikut adalah peringkat sepuluh kota dengan indeks toleransi tertinggi pada tahun 2025:

  • Kota Salatiga – skor 6,492
  • Kota Singkawang – skor 6,391
  • Kota Semarang – skor 6,160
  • Kota Pematangsiantar – skor 6,084
  • Kota Bekasi – skor 6,037
  • Kota Sukabumi – skor 5,973
  • Kota Magelang – skor 5,805
  • Kota Kediri – skor 5,792
  • Kota Tegal – skor 5,733
  • Kota Ambon – skor 5,657

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani, menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar prestasi satu pejabat, melainkan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah, lembaga keamanan, serta organisasi kemasyarakatan. Ia menyoroti tiga pilar utama yang menjadi kunci sukses: kepemimpinan politik yang promotif terhadap toleransi, kepemimpinan birokrasi yang efektif, dan kepemimpinan sosial yang inklusif.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang diwakili oleh Direktur Polpum Kemendagri, Bisri, memberikan apresiasi kepada kota-kota berperingkat tinggi, termasuk Bekasi, namun sekaligus mengingatkan agar tidak berpuas diri. “Ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan capaian,” tegasnya.

Dalam konteks infrastruktur, proyek Tol Becakayu yang masih berada dalam tahap persiapan lelang diperkirakan akan dimulai pada akhir tahun ini. Proyek ini diharapkan dapat mempercepat konektivitas antar wilayah, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi kawasan Bekasi Timur, tempat Gapura Bekasi berdiri selama satu dekade.

Secara simultan, pembongkaran Gapura Bekasi dan pencapaian peringkat toleransi tinggi menggambarkan dinamika perubahan kota yang bersifat multidimensional. Di satu sisi, kota menata ulang ruang fisik untuk mengakomodasi pembangunan infrastruktur modern; di sisi lain, ia memperkuat fondasi sosial melalui kebijakan inklusif dan kolaborasi lintas sektor. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam upaya menjadikan Bekasi tidak hanya kota yang lebih baik secara fisik, tetapi juga lebih harmonis secara budaya.

Ke depan, pemangku kepentingan kota diharapkan terus memonitor dampak pembangunan tol terhadap mobilitas penduduk, sekaligus mempertahankan program-program yang meningkatkan toleransi. Dengan sinergi yang terjaga antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga riset, Bekasi dapat menavigasi tantangan urbanisasi sambil mempertahankan identitasnya sebagai kota yang terbuka dan ramah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *