Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 19 Mei 2026 | Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau menyatakan siap mendukung pengembangan pekerjaan hijau (green jobs) yang inklusif di sektor ekonomi sirkular. Dukungan tersebut mengemuka dalam kegiatan Mini Workshop Perencanaan Intervensi GESI yang digelar di Politeknik Negeri Batam, Selasa (12/5/2026). Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara TKDV Provinsi Kepulauan Riau, Proyek GESIT-GIZ, Bappenas, dan Politeknik Negeri Batam untuk menyusun konsep pelatihan penggerak komunitas bagi perempuan dan kelompok rentan dalam sektor ekonomi sirkular.
Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kepri, Suryadi, mengatakan transformasi dunia kerja saat ini tidak lagi hanya berbicara tentang penyerapan tenaga kerja semata, tetapi juga bagaimana menciptakan lapangan kerja baru yang ramah lingkungan dan inklusif. “Selain tanggung jawab terhadap pengangguran secara umum dan kebutuhan tenaga kerja industri, tantangan tenaga kerja perempuan, kelompok rentan, serta inklusivitas tenaga kerja pada industri ekonomi sirkular menjadi tantangan tersendiri. Karena itu dibutuhkan pendekatan yang kolaboratif,” jelas Suryadi.
Pengembangan green jobs harus dipersiapkan dari sekarang karena arah pembangunan nasional sudah mulai fokus pada transformasi ekonomi hijau. Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan peningkatan proporsi tenaga kerja hijau nasional hingga 3,14 persen pada tahun 2029. Suryadi menilai Kepri memiliki tantangan yang unik. Selain menghadapi angka pengangguran, daerah kepulauan juga harus berhadapan dengan persoalan sampah, perubahan iklim, dan keterbatasan akses pelatihan bagi masyarakat di wilayah pulau-pulau terluar.
Dalam paparan workshop disebutkan, timbulan sampah di Kepri telah mencapai 157.340 ton per tahun dan sebagian besar infrastruktur pengelolaan sampah mulai mengalami tekanan serius akibat overload. Karena itu, pendekatan ekonomi sirkular berbasis komunitas dinilai menjadi solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
Program yang disusun dalam workshop ini akan fokus pada pelatihan penggerak komunitas yang nantinya mampu menjadi motor edukasi, pendampingan, hingga pengembangan usaha berbasis ekonomi sirkular di masyarakat. Sasaran utamanya adalah perempuan kepala keluarga, pekerja informal, pemuda belum bekerja, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
Konsep pelatihan dirancang lebih praktis dan berbasis aksi lapangan. Peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang green jobs, ekonomi sirkular, dan GESI, tetapi juga diwajibkan menyusun rencana aksi komunitas dan menjalankannya secara langsung dengan sistem pendampingan. Disnaker Kepri menilai pola pelatihan seperti ini lebih relevan dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan karena mendorong lahirnya komunitas produktif berbasis lingkungan.
Sementara itu, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran Rp125 miliar di 2026 untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) agar cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah itu terjaga.
Di Kota Bogor, warga yang ingin bekerja di luar negeri dapat mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Kepala UPTD BLK Kota Bogor, Eka Permana, menjelaskan bahwa warga Kota Bogor yang masih berusia produktif, yakni 17 sampai 35 tahun, bisa mendaftarkan diri melalui link yang ada pada akun Instagram @blk.kota.bogor.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengaku melakukan perjalanan ke luar negeri, yakni ke Singapura untuk melakukan pemeriksaan rutin kesehatan dan mengambil obat karena stoknya yang dimiliki sudah habis. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Muara Bungo menggelar sosialisasi intensif mengenai program dan manfaat jaminan sosial kepada Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa wilayah Muara Bungo.
Kegiatan ini dilakukan guna memperkuat pemahaman mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sekaligus mendorong para pendamping desa agar menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh masyarakat dan pekerja di tingkat desa terlindungi dari risiko kerja melalui jaring pengaman sosial yang disediakan pemerintah.
