Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 16 Mei 2026 | Akhir-akhir ini, pemerintah mendorong kampus untuk membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, banyak pihak yang menentang gagasan ini, termasuk pakar Analisis Kebijakan Publik UGM, Dr. Subarsono, M Si, M A. Menurutnya, perguruan tinggi tidak sepantasnya membuka SPPG karena tidak ada kaitannya dengan visi, misi, dan Tridharma Perguruan Tinggi.
Subarsono khawatir jika kampus ikut membuka dapur MBG akan menguras energi sumber daya internal. Masifnya pengelolaan dapur juga dianggap dapat membebani infrastruktur kampus, mulai dari aspek sumber daya manusia, hingga rumitnya pengelolaan limbah. Selain itu, ia juga mengkhawatirkan independensi akademisi. Apabila perguruan tinggi turut serta dalam program pemerintah, dikhawatirkan daya kritik civitas akademika terhadap kebijakan publik dapat melemah karena benturan kepentingan.
Subarsono menyarankan agar kampus tetap berada di luar pusaran operasional program demi menjaga integritas institusi. Ia menegaskan supaya kampus tetap konsisten pada jalur pengembangan kualitas akademik. Perguruan tinggi harus tetap mengambil posisi di luar program MBG merupakan pilihan yang rasional guna menjaga marwah universitas agar tidak tergelincir pada pusaran isu yang kontroversial saat ini.
Dalam beberapa waktu terakhir, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mendorong kampus untuk mempertimbangkan untuk memiliki setidaknya satu SPPG. Namun, banyak pihak yang menentang gagasan ini karena berbagai alasan, termasuk beban anggaran dan infrastruktur kampus. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang lebih lanjut sebelum mengambil keputusan untuk membuka dapur MBG di kampus.
