Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 07 Mei 2026 | Pengadilan Militer II-08 di Jakarta kembali menjadi sorotan publik pada hari Senin, ketika sidang perdana kasus penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus digelar. Sidang yang dipimpin oleh Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menampilkan serangkaian saksi, termasuk tiga anggota militer, tiga warga sipil, serta perwakilan Badan Administrasi Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Berawal dari insiden yang terjadi pada 12 Maret 2026, ketika Andrie Yunus disiram air keras selama rapat tertutup pembahasan RUU TNI, kasus ini telah memicu gelombang protes luas. Pada sidang kali ini, Oditur Militer mengungkapkan alasan ketidakhadiran Andrie, yakni karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan ia hadir secara fisik, namun ia tetap memberikan pernyataan secara daring pada persidangan sebelumnya.
Para saksi militer yang dipanggil meliputi Lettu Sami Lakka, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Lettu Budhi Hariyanto Cahyono. Mereka menyatakan tidak menerima perintah dari atasan untuk melakukan penyiraman tersebut. Saksi BAIS, Letkol Chk Alwi Nasution, menegaskan hasil pendalaman internal menunjukkan tidak ada perintah institusional, melainkan tindakan pribadi yang didorong rasa sakit hati terhadap Andrie Yunus.
Alwi menjelaskan motif terdakwa: mereka merasa tersinggung karena Andrie Yunus menggerebek rapat pembahasan RUU TNI, menuduh TNI sebagai dalang kerusuhan Agustus 2025, serta mengajukan judicial review RUU TNI ke Mahkamah Konstitusi. “Kami tidak menemukan perintah resmi, hanya rasa leceh dan sakit hati,” ujarnya.
Sementara itu, tiga saksi sipil yang hadir – seorang wartawan, seorang aktivis HAM, dan seorang akademisi – memberikan perspektif berbeda. Mereka menyoroti pola kekerasan yang dianggap intimidasi terhadap kebebasan berpendapat, sekaligus menekankan pentingnya transparansi proses peradilan.
Di luar ruang sidang, koalisi sipil yang dipimpin oleh Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia (LAHAM) dan Lembaga Transparansi Indonesia (LTI) mengeluarkan pernyataan tegas. Mereka menuntut agar hak saksi sipil untuk menolak kesaksian dilindungi, mengingat potensi tekanan dan ancaman yang dapat timbul. Berikut beberapa tuntutan utama koalisi:
- Penghormatan penuh atas hak menolak memberikan kesaksian bagi saksi sipil.
- Jaminan perlindungan hukum bagi saksi yang menghadapi ancaman atau intimidasi.
- Peninjauan kembali prosedur pemanggilan saksi sipil dalam kasus militer.
- Peningkatan transparansi proses persidangan untuk publik.
Koalisi menambahkan bahwa penggunaan saksi sipil dalam proses militer harus mematuhi standar internasional mengenai perlindungan saksi, agar tidak menimbulkan rasa takut atau pembungkaman suara kritis.
Hakim Ketua, Kolonel Chk Fredy Ferdian, menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan adanya operasi khusus. “Berdasarkan penjelasan saksi, tidak ada bukti perintah atau operasi khusus. Namun kami akan terus menelusuri semua kemungkinan,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa latar belakang para terdakwa yang berasal dari Denma BAIS tidak sejalan dengan tugas intelijen, sehingga tindakan penyiraman tersebut dipandang sebagai aksi individu.
Sidang lanjutan dijadwalkan pada 15 Mei 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan dan pembacaan putusan. Pengamat hukum menilai proses ini menjadi ujian bagi independensi peradilan militer dalam menegakkan akuntabilitas, serta menyoroti dinamika hubungan antara militer, aktivis, dan masyarakat sipil.
Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan nasional, tetapi juga menarik perhatian komunitas internasional yang memantau kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia di Indonesia. Pengembangan proses peradilan yang adil dan transparan diharapkan dapat meredam ketegangan politik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi militer.
