Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 05 Mei 2026 | Garut – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Garut, Budi Santoso, menanggapi sorotan publik terkait proyek alokasi lahan untuk Sekolah Rakyat yang diperkirakan menelan biaya sebesar Rp11 miliar. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 4 Mei 2026, Budi menegaskan bahwa proyek tersebut masih berada pada fase perencanaan awal dan belum ada keputusan final mengenai tender ataupun alokasi anggaran. Ia menambahkan, sejumlah faktor administratif dan regulasi menjadi penyebab utama mengapa proyek ini berpotensi berakhir sebagai Surat Izin Tidak Beroperasi (SiLPA).
Menurut penjelasan Kadinsos, tiga poin utama menjadi kendala utama. Pertama, proses identifikasi lahan yang tepat masih berlangsung. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa lahan yang dipilih memenuhi kriteria teknis, tidak berada di zona rawan bencana, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat setempat. Kedua, adanya perbedaan pandangan antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan Pertanahan mengenai status kepemilikan tanah. Perselisihan ini memperlambat finalisasi perjanjian jual beli atau sewa tanah. Ketiga, masalah pembiayaan masih dalam tahap negosiasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial pusat, mengingat proyek ini memerlukan dukungan dana bersubsidi yang harus melalui mekanisme pengawasan ketat.
Untuk memberi gambaran, Budi menyampaikan rincian estimasi biaya proyek: Rp11 miliar mencakup pembelian lahan seluas 2,5 hektar, pembangunan infrastruktur dasar, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan area olahraga. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bersifat indikatif dan dapat berubah sesuai hasil survei lapangan serta penyesuaian regulasi.
- Identifikasi lahan: Tim teknis melakukan survei geografis dan sosial selama tiga bulan terakhir. Hasil awal menunjukkan adanya tiga kandidat lokasi, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan.
- Koordinasi antar‑instansi: Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan Pertanahan kini membentuk tim gabungan untuk menyelaraskan rencana tata ruang dan kepemilikan lahan.
- Pembiayaan: Pemerintah daerah mengajukan proposal ke Kementerian Sosial untuk alokasi dana tambahan, namun proses verifikasi masih berlangsung.
Isu terkait transparansi pengadaan memang tidak dapat dipisahkan dari kasus lain yang tengah menjadi sorotan publik, seperti klarifikasi brand lokal Stradenine atas dugaan keterlibatan dalam proyek pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar. Stradenine menegaskan bahwa harga sepatu mereka hanya Rp179.900 per pasang, jauh di bawah angka Rp700 ribu yang sempat beredar. Pernyataan tersebut menyoroti betapa pentingnya verifikasi data sebelum publikasi, terutama dalam konteks program pemerintah yang melibatkan anggaran besar.
Keprihatinan publik terhadap potensi SiLPA muncul setelah sejumlah laporan media menyoroti ketidaksesuaian dokumen perencanaan dengan realitas lapangan. Kadinsos Garut menanggapi hal ini dengan menekankan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan proses yang akuntabel. “Kami tidak akan membiarkan proyek ini berakhir sebagai SiLPA karena kurangnya koordinasi atau pengawasan,” ujar Budi dalam pernyataan resmi. “Setiap langkah akan melalui mekanisme evaluasi internal dan eksternal, termasuk audit independen jika diperlukan.”
Selanjutnya, Kadinsos menambahkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses konsultasi publik yang akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Forum terbuka ini dimaksudkan untuk mendengar aspirasi warga, mengidentifikasi potensi konflik lahan, serta memperkuat legitimasi proyek. Budi menekankan bahwa suara masyarakat sangat vital dalam memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang dibangun nantinya memang akan menguntungkan generasi muda Garut.
Dalam menutup konferensi pers, Kadinsos mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersikap konstruktif, menghindari spekulasi yang belum terverifikasi, serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Sekolah Rakyat yang modern dan inklusif. “Jika semua pihak bekerja sama, proyek ini tidak hanya akan selesai tepat waktu, tetapi juga akan menjadi contoh pengelolaan anggaran publik yang transparan,” pungkasnya.
