Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 01 Mei 2026 | Jakarta, 30 April 2026 – Presiden Prabowo Subianto menugaskan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) setelah melakukan reshuffle kabinet yang menempatkan Qodari sebelumnya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Penunjukan ini mencerminkan penilaian Presiden terhadap akumulasi pengalaman Qodari di bidang komunikasi, strategi, dan pengamatan politik.
Qodari menegaskan bahwa keputusan tersebut didasari oleh jejak karirnya yang melibatkan peran sebagai pengamat politik independen sebelum bergabung dengan Kabinet Merah Putih. Selama berada di luar pemerintahan, ia mengasah kemampuan analisis dan komunikasi yang kemudian dianggap relevan untuk mengelola program prioritas pemerintah serta isu‑isu strategis di KSP.
Dalam program “Satu Meja” di Forum Kompas TV, Qodari menyampaikan, “Barangkali Presiden melihat akumulasi pengalaman di situ yang semakin relevan untuk posisi‑posisi yang kemudian ditugaskan kepada saya.” Ia menambahkan bahwa tugas di KSP meliputi pengendalian program prioritas serta pengelolaan isu strategis, sementara peran baru di Bakom menuntut kemampuan menjembatani informasi antara pemerintah dan publik dalam era digital.
Perbedaan era komunikasi menjadi sorotan Qodari. Ia mencatat bahwa sepuluh hingga dua puluh tahun lalu, informasi resmi biasanya disampaikan melalui media massa tradisional. Kini, media sosial menjadi saluran utama yang menuntut respons cepat dan penyajian data yang mudah dipahami. “Kita hidup di era yang sangat berbeda, dimana berita dan informasi hanya sejarak jempol saja,” ujarnya pada serah terima jabatan di Kantor Bakom pada 27 April 2026.
Qodari menekankan pentingnya Bakom untuk tetap proaktif. “Jika kita diam, informasi akan terus datang kepada kita. Kami harus memberikan perspektif, menyeimbangkan narasi, dan menyajikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. Ia menegaskan komitmen untuk mengedepankan pendekatan berbasis bukti (evidence‑based) dalam setiap kampanye komunikasi pemerintah.
- Kepala KSP (2024‑2026): Mengendalikan program prioritas dan isu strategis.
- Kepala Bakom (2026‑sekarang): Memimpin strategi komunikasi nasional, mengintegrasikan media tradisional dan digital.
- Pengamat politik independen: Menyumbangkan analisis kebijakan sebelum bergabung dengan kabinet.
Selain penunjukan, Qodari juga memberikan klarifikasi terkait pernyataan Presiden Prabowo yang sempat menimbulkan kebingungan. Pada sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026, Prabowo menyebutkan niat menertibkan “pengamat” yang tidak patriotik. Qodari menegaskan, maksud sebenarnya adalah menertibkan “mafia dan koruptor,” bukan pengamat independen. “Kata ‘ditertibkan’ lahir bukan setelah kata pengamat, melainkan setelah kata mafia dan koruptor,” jelasnya.
Qodari menambah bahwa Presiden Prabowo tetap terbuka pada masukan dari pengamat, terutama dalam diskusi isu ekonomi bersama ekonom terkemuka. Ia menegaskan bahwa upaya menertibkan bertujuan menegakkan keadilan terhadap pihak-pihak yang merugikan negara, bukan mengekang kebebasan berpendapat.
Dengan latar belakang yang kuat dalam analisis politik dan pengalaman komunikasi lintas platform, Qodari diharapkan dapat memperkuat citra pemerintah, meningkatkan transparansi, serta menanggapi dinamika informasi yang semakin cepat. Keberhasilan Bakom dalam menyampaikan kebijakan publik secara efektif akan menjadi tolok ukur keberlanjutan strategi komunikasi pemerintahan Prabowo ke depan.
Secara keseluruhan, penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom menandai langkah strategis pemerintah untuk mengintegrasikan pengalaman politik, kemampuan analitis, dan keahlian komunikasi dalam satu kepemimpinan. Jika berhasil, Bakom dapat menjadi pusat koordinasi informasi yang responsif, akurat, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
