Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 30 April 2026 | Jakarta, 30 April 2026 – Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi, tokoh muda dan aktivis ketenagakerjaan Teddy menyampaikan pandangannya mengenai arah kebijakan Program Magang Nasional (Magang Nasional) ke depan. Diskusi ini sekaligus menjadi ajang klarifikasi atas usulan pembagian beban uang saku magang antara pemerintah dan dunia usaha yang kini tengah dipertimbangkan.
Teddy menekankan pentingnya program ini sebagai jembatan antara pendidikan formal dan dunia kerja. “Magang Nasional bukan sekadar pelatihan, melainkan langkah strategis untuk menurunkan tingkat pengangguran muda serta meningkatkan kompetensi kerja yang diakui secara nasional,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa target peserta yang naik menjadi 150.000 orang pada tahun 2026 menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas dampak sosial program.
Berikut rangkuman poin utama yang dibahas:
- Target Peserta 2026: Pemerintah mengusulkan penambahan kuota sebesar 50% menjadi 150.000 peserta, naik dari 100.000 peserta tahun 2025.
- Proses Sertifikasi: Seluruh peserta tahun 2025 wajib mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebelum dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- Skema Beban Uang Saku: Pada tahap pertama, uang saku sepenuhnya ditanggung APBN. Pemerintah kini mengkaji skema “burden sharing” dimana perusahaan dapat menanggung 20‑30% uang saku peserta.
- Respon Dunia Usaha: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan akademisi seperti Prof. Payaman Simanjuntak menilai kebijakan ini harus dipertimbangkan secara teknis agar tidak memberatkan perusahaan, terutama di sektor padat karya.
Teddy menyoroti data realisasi Magang Nasional 2025 sebagai acuan. Dari 16.112 peserta yang lolos seleksi, hanya 11.949 yang aktif hingga akhir fase pertama. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program dan kebutuhan akan dukungan lebih kuat dari perusahaan.
Menanggapi pertanyaan mengenai kontribusi perusahaan, Menteri Yassierli menjelaskan bahwa usulan tersebut masih dalam kajian. “Kami membuka ruang dialog dengan dunia usaha untuk menentukan mekanisme yang adil, baik sebagai tambahan bagi peserta maupun untuk mengurangi beban fiskal negara,” kata Yassierli.
Sementara itu, Cris Kuntadi menegaskan bahwa tidak ada keputusan final terkait keharusan perusahaan menanggung uang saku. “Masih dijajaki, kami melihat kemungkinan dan dampaknya sebelum menetapkan kebijakan yang mengikat,” ujarnya.
Berbagai pihak menilai kebijakan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, partisipasi perusahaan dalam pembiayaan dapat meningkatkan kualitas mentoring dan relevansi tugas magang. Di sisi lain, beban biaya tambahan dapat membuat perusahaan lebih selektif dalam menerima peserta, berpotensi menurunkan kuota yang tersedia.
Berikut tabel perbandingan antara tahapan pertama dan usulan tahapan kedua:
| Tahap | Uang Saku | Penanggung Jawab | Komentar |
|---|---|---|---|
| 1 (2025) | 100% (setara UMK/UMP) | Pemerintah (APBN) | Uang saku penuh, perusahaan hanya beri transportasi & makan. |
| 2 (usulan 2026) | 70‑80% pemerintah, 20‑30% perusahaan | Gabungan | Masih dalam kajian, butuh dialog teknis. |
Teddy menutup diskusi dengan harapan bahwa kebijakan baru akan dirumuskan secara inklusif, mengingat peran penting magang dalam menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan pasar kerja. Ia menekankan perlunya mekanisme yang transparan, monitoring yang ketat, dan insentif yang memadai bagi perusahaan yang berpartisipasi.
Dengan agenda yang masih terbuka, semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam menyempurnakan program Magang Nasional 2026, sehingga tujuan utama—penurunan pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja—bisa tercapai secara berkelanjutan.
