Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 29 April 2026 | Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengumumkan permohonan maaf publik sekaligus menjamin audit menyeluruh atas renovasi rumah jabatan yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp 25 miliar. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah video klarifikasi yang diunggah di media sosial pada Senin, 27 April 2026, setelah beragam sorotan muncul mengenai pengadaan barang mewah seperti kursi pijat dan akuarium laut.
Menurut data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, total anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur mencakup 57 item belanja dengan nilai total Rp 25 miliar. Beberapa item yang menimbulkan kegaduhan publik antara lain kursi pijat berharga ratusan juta rupiah, akuarium air laut, serta perabotan interior berkelas. Pemerintah provinsi sedang meninjau ulang setiap item untuk memastikan kesesuaian fungsi kedinasan dan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan.
- Kursi pijat – nilai yang beredar di media sosial mencapai Rp 125 juta, namun pihak Diskominfo menyatakan nilai sebenarnya sekitar Rp 47 juta.
- Akarium air laut – diperkirakan menghabiskan puluhan juta rupiah untuk instalasi khusus.
- Perabotan interior – meliputi meja, lemari, dan dekorasi yang direncanakan untuk meningkatkan kenyamanan rumah jabatan.
Astri Intan Nirwany, Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, mengungkapkan bahwa beberapa item berpotensi dihentikan, namun keputusan akhir menunggu koordinasi dengan Inspektorat, Biro Barang dan Jasa, serta BKAD. Ia menegaskan seluruh proses pengadaan telah berjalan sesuai prosedur, sehingga setiap perubahan harus mengikuti mekanisme yang berlaku.
Rudy Mas’ud menegaskan akan menanggung secara pribadi biaya renovasi yang dianggap tidak berhubungan langsung dengan fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium. Ia juga menyatakan akan meniadakan keterlibatan anggota keluarganya dalam peran struktural pemerintahan, sebagai langkah memperbaiki tata kelola provinsi.
Sementara itu, DPRD Kaltim menyoroti mekanisme pengembalian anggaran yang belum jelas. Anggota Badan Anggaran (Banggar), Damayanti, meminta penjelasan hukum terkait rencana gubernur menanggung biaya pribadi, mengingat barang-barang tersebut telah dibelanjakan melalui APBD. Ia menambahkan bahwa sebagian anggota DPRD tidak terlibat dalam pembahasan awal APBD 2025, sehingga muncul pertanyaan tentang asal‑usul besaran anggaran renovasi yang berkisar antara Rp 8,5 miliar hingga Rp 25 miliar.
Dalam rangka menanggapi kritik publik, Gubernur juga berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh paket pekerjaan renovasi. Evaluasi tersebut akan mencakup peninjauan kesesuaian fungsi kedinasan, efisiensi penggunaan anggaran, serta prioritas kebutuhan yang harus didahulukan. Pemerintah provinsi berkomitmen membuka akses informasi agar masyarakat dapat mengawasi proses evaluasi secara transparan.
Selain itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan pemerintah akan menampung semua masukan masyarakat dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Ia menolak rumor bahwa nilai kursi pijat sebesar Rp 125 juta dialokasikan untuk rumah jabatan, menegaskan nilai sebenarnya jauh lebih rendah.
Berbagai media lokal, termasuk Kompas.com, Suara.com, dan Kaltim.co, melaporkan bahwa kontroversi ini telah memicu perdebatan sengit di kalangan warganet. Beberapa netizen bahkan menyoroti perhiasan blue sapphire milik gubernur yang diperkirakan bernilai antara Rp 50 juta hingga Rp 200 juta, menambah fokus publik pada gaya hidup pejabat.
Keseluruhan, kasus renovasi rumah jabatan ini menyoroti pentingnya akuntabilitas penggunaan dana publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini berada di bawah tekanan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan, baik secara finansial maupun etika, serta menegakkan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Ke depannya, masyarakat berharap audit independen dapat memberikan gambaran jelas tentang penggunaan anggaran, sementara DPRD menuntut regulasi yang lebih ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana di masa mendatang.
