Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 29 April 2026 | Program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang digalakkan Kementerian Sosial (Kemensos) kini telah menembus angka 80 persen penyelesaian, menandai langkah signifikan dalam upaya menekan kesalahan penyaluran dan mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menegaskan bahwa digitalisasi menjadi tulang punggung untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Kami ingin data bersih sejak awal sehingga hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam pernyataan resmi pada 28 April 2026. Ia menambahkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan dilibatkan dalam proses audit untuk menjaga kualitas data sejak tahap awal.
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kejujuran data sebagai dasar percepatan pengentasan kemiskinan, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pada rapat tingkat menteri (RTM) tanggal 27 April 2026, Gus Ipul, Kepala Biro Pengawasan, menyoroti bahwa penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah menurunkan tingkat error data secara dramatis.
Berikut rangkuman pencapaian utama:
- Digitalisasi bansos telah mencapai 80 persen dari total program.
- Penggunaan DTSEN menurunkan tingkat error data dari 77 persen menjadi 28 persen dalam uji coba di Banyuwangi.
- Target error data kini diproyeksikan berada di bawah 5 persen menjelang akhir 2026.
- Penurunan kemiskinan ekstrem dari 1,26 persen (Maret 2024) menjadi 0,78 persen (September 2025), setara penurunan dari 3,56 juta menjadi 2,2 juta jiwa.
- Program Sekolah Rakyat kini menampung hampir 15.000 siswa dari keluarga miskin.
Langkah-langkah praktis bagi warga untuk memeriksa status bantuan melalui ponsel juga telah dipublikasikan. Prosesnya meliputi:
- Masuk ke aplikasi resmi Kemensos atau portal web yang tersedia.
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pilih jenis bantuan yang ingin dicek.
- Tekan tombol “Cek” dan tunggu hasil yang menampilkan status penerimaan, jumlah bantuan, serta periode penyaluran.
Fitur ini diharapkan meningkatkan transparansi dan memungkinkan masyarakat mengonfirmasi kepesertaan secara real time, mengurangi potensi duplikasi atau penyaluran yang tidak tepat.
Selain meningkatkan akurasi data, digitalisasi bansos juga membuka peluang integrasi lintas sektor. Kemensos bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, serta lembaga non‑pemerintah untuk memperkaya basis data, termasuk data pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih holistik, tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menilai penurunan angka kemiskinan ekstrem sebagai bukti sinergi antar lembaga pemerintah. “Keberhasilan ini bukan semata-mata hasil satu kementerian, melainkan kerja sama lintas sektor yang terkoordinasi,” ujarnya.
Walau demikian, tantangan masih ada. Kualitas dan kelengkapan data di daerah terpencil masih menjadi kendala, terutama terkait akses internet dan literasi digital. Oleh karena itu, Kemensos berkomitmen untuk memperluas jaringan internet desa dan meningkatkan pelatihan bagi petugas lapangan.
Secara keseluruhan, digitalisasi bansos tidak hanya memperbaiki akurasi penyaluran, tetapi juga memperkuat fondasi data nasional, mendukung target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Dengan dukungan teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan pengawasan ketat, harapan besar kini terletak pada tercapainya kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
