Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 11 Agustus 2026 | Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah memulai Sensus Ekonomi 2026 untuk memperbarui data struktur perekonomian nasional. Kegiatan ini dilakukan setiap 10 tahun sekali dan bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kondisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak digunakan sebagai dasar pemungutan pajak. Ia juga meminta UMKM tidak khawatir atas hal tersebut karena data individu yang dikumpulkan BPS dilindungi oleh Undang-Undang Statistik.
Edy menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memetakan kondisi UMKM dan memahami kebutuhan mereka. Data ini nantinya akan menjadi bahan untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kementerian UMKM juga menyebutkan bahwa data tersebut penting untuk mengetahui kebutuhan pelaku usaha, mulai dari legalitas, pembiayaan, pelatihan hingga akses pasar.
Sensus Ekonomi 2026 juga didukung oleh beberapa pihak, seperti Pemerintah Kabupaten Kendal yang menebar 5.000 benih ikan tawar di Embung Desa Ngerjo untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, Sekolah Polisi Negara Hinai Polda Sumatera Utara juga mendukung sensus ekonomi dengan mendampingi petugas BPS dalam proses pendataan.
Dalam pelaksanaannya, Sensus Ekonomi 2026 masih menghadapi beberapa tantangan, seperti resistensi dari sebagian masyarakat. Namun, Edy yakin bahwa kegiatan ini akan berjalan lancar dan berhasil mengumpulkan data yang akurat.
Kesimpulan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk memperbarui data struktur perekonomian nasional. Pemerintah menegaskan bahwa data yang dikumpulkan tidak akan digunakan untuk pajak dan meminta UMKM untuk tidak khawatir. Dengan dukungan dari beberapa pihak, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat berjalan lancar dan berhasil mengumpulkan data yang akurat.
