Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 26 April 2026 | Jakarta, 25 April 2026 – Partai Amanah Nasional (PAN) secara tegas menolak usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan batas ketum menjadi dua periode. Menurut Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, kebijakan tersebut melanggar prinsip kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi, sekaligus mengancam dinamika internal partai politik di Indonesia.
Usulan batas ketum muncul dalam Laporan Direktorat Monitoring KPK 2025 yang mencakup 16 rekomendasi perbaikan tata kelola partai politik. Salah satu poin utama adalah membatasi masa jabatan ketua umum maksimal dua kali periode kepengurusan. KPK berargumen bahwa pembatasan ini diperlukan untuk memperkuat kaderisasi, mencegah stagnasi kepemimpinan, dan memastikan regenerasi yang lebih cepat.
Berbagai pengamat politik, termasuk Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, mengakui bahwa banyak partai masih mengalami kebuntuan dalam proses suksesi. “Di antara partai politik besar, hanya Golkar dan PKS yang berhasil melakukan transisi kepemimpinan yang jelas,” ujar Burhanuddin dalam sebuah konferensi pers pada 23 April 2026.
Namun, hingga kini belum ada ketentuan hukum yang secara eksplisit membatasi masa jabatan ketua umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik hanya menekankan prinsip demokrasi internal tanpa mengatur periodesasi kepemimpinan. Mahkamah Konstitusi juga berulang kali menegaskan bahwa urusan internal partai termasuk pemilihan ketua merupakan ranah kebebasan berserikat.
Berbagai partai di DPR menanggapi usulan KPK dengan beragam sikap. PDIP, PKB, Demokrat, PAN, dan Nasdem menolak, sementara PKS dan Golkar mendukung. Partai Gerindra belum memberikan pernyataan resmi.
Untuk menambah pemahaman, berikut ini daftar ketua umum partai yang menjabat paling lama di antara partai yang memiliki kursi di DPR:
- Megawati Soekarnoputri (PDIP) – 33 tahun sejak 1993, terpilih secara aklamasi enam kali.
- Muhaimin Iskandar (PKB) – 21 tahun sejak 2005, terpilih dalam empat muktamar.
- Surya Paloh (Nasdem) – 15 tahun sejak 2010.
- Prabowo Subianto (Gerindra) – 12 tahun sejak 2014.
- Yusril Ihza Mahendra (PB) – 16 tahun sejak 2010.
Daftar tersebut memperlihatkan fenomena kepemimpinan yang cenderung berkelanjutan, yang menjadi dasar argumentasi KPK untuk memperkenalkan batas ketum. Namun, PAN menolak premis bahwa kebebasan berserikat harus dikorbankan demi regulasi formal.
“Kebebasan berserikat adalah pilar demokrasi. Membatasi masa jabatan ketua umum secara paksa melanggar prinsip konstitusional dan mengurangi otonomi partai,” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Istana Merdeka pada 31 Agustus 2025. “Jika memang ada kebutuhan untuk mempercepat regenerasi, solusinya adalah memperkuat mekanisme internal partai, bukan mengeluarkan aturan yang mengikat semua partai secara seragam.”
Para ahli hukum politik menambahkan bahwa meskipun pembatasan masa jabatan dapat meningkatkan akuntabilitas, hal tersebut harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan partisipatif. Tanpa dukungan luas dari anggota partai, aturan semacam itu berpotensi menimbulkan konflik internal yang lebih besar.
Dalam konteks global, banyak negara demokratis mengatur batas masa jabatan bagi pemimpin partai, namun Indonesia memiliki tradisi politik yang unik dengan partai-partai yang sering dipimpin oleh tokoh-tokoh legendaris selama beberapa dekade. Hal ini menimbulkan dilema antara menjaga tradisi dan menyesuaikan diri dengan standar tata kelola modern.
Pertarungan antara KPK dan partai politik kini menjadi sorotan publik. PAN menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dialog dengan KPK, sekaligus mengusulkan pembentukan forum lintas partai yang dapat membahas reformasi internal tanpa mengesampingkan kebebasan berserikat. “Kami terbuka untuk reformasi, asalkan prosesnya menghormati konstitusi dan tidak memaksa partai menjadi satu standar yang sama,” tutup Zulkifli Hasan.
Debat ini diperkirakan akan berlanjut dalam rapat-rapat komisi DPR, serta dalam pertemuan internal partai menjelang Kongres Nasional berikutnya. Sementara itu, masyarakat dan pengamat politik menantikan keputusan akhir yang akan menentukan arah demokrasi partai di Indonesia.
