Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 25 April 2026 | Jakarta, 24 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kembali dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (Program MBG), namun menuntut Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola anggaran sebesar Rp 335 triliun secara lebih efisien. Pada media briefing di Gedung BPPK, Jakarta, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri detail operasional program, melainkan fokus pada penghematan dan transparansi penggunaan dana.
Menurut Purbaya, BGN telah melakukan beberapa penyesuaian operasional, termasuk memotong durasi distribusi makanan dari enam hari menjadi lima hari per minggu. Penyesuaian ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran tanpa mengurangi manfaat bagi kelompok sasaran, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. “Kita tidak masuk ke dalam detail MBG, kita mendukungnya. Cuma kita minta agar lebih efisien,” ujar Purbaya.
Langkah-langkah efisiensi yang diharapkan meliputi:
- Pengurangan pengadaan barang tidak esensial, seperti kaos kaki yang sebelumnya dialokasikan hingga Rp 6,9 miliar.
- Pemantauan ketat atas kontrak pemasok bahan pangan, memastikan harga pasar yang wajar.
- Penerapan teknologi digital untuk memantau distribusi makanan secara real‑time, mengurangi kebocoran logistik.
- Optimalisasi penyaluran di daerah 3T, asrama, dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi, dengan pendekatan berbasis data.
Penghematan tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang pada 31 Maret 2026 menegaskan pentingnya optimalisasi program MBG melalui penyaluran selama lima hari dalam seminggu. Namun, ia menambahkan bahwa ada pengecualian untuk daerah yang sangat membutuhkan, seperti asrama, wilayah 3T, serta area dengan prevalensi stunting tinggi.
Selain penyesuaian operasional, Purbaya menyoroti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, temuan tersebut harus ditindaklanjuti secara menyeluruh, namun tidak mengubah komitmen pemerintah untuk memperbaiki proses screening pembiayaan agar tidak ada lagi program yang terindikasi aneh atau tidak perlu.
Dalam rangka menegakkan akuntabilitas, BGN dijadwalkan untuk menyusun laporan bulanan yang mencakup rincian belanja, jumlah penerima manfaat, serta efektivitas program. Laporan tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dipublikasikan secara terbuka untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Berbagai pihak, termasuk LSM yang bergerak di bidang gizi, menyambut positif langkah Purbaya. Mereka menilai bahwa penekanan pada efisiensi tidak mengurangi kualitas gizi, melainkan menambah nilai tambah bagi penerima manfaat. Sementara itu, beberapa kritikus menilai bahwa pemotongan hari distribusi dapat menurunkan akses bagi keluarga miskin, khususnya di daerah terpencil.
Ke depannya, BGN berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema MBG, termasuk pilot project berbasis teknologi blockchain untuk melacak aliran dana secara transparan. Jika berhasil, model tersebut dapat direplikasi di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan tekanan untuk mengoptimalkan belanja publik, terutama dalam konteks defisit anggaran yang masih tinggi, Program MBG menjadi sorotan utama dalam agenda fiskal pemerintah. Purbaya menutup pernyataannya dengan menegaskan, “Kami akan terus berdiskusi dengan Kepala BGN, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.”
